Terhubung dengan VAZnews.com

Nasional

Pemerintah Batasi Media Sosial, Roy Suryo: Keputusan Lebay

Diterbitkan

pada

Pemeritah Batasi Media Sosial, Roy Suryo Keputusan Lebay
Photo: © Disediakan oleh Grid.ID

VAZNEWS.COM – Keputusan pemerintah membatsi penggunaan fitur di media sosial dan aplikasi Messenger mendapat kritikan pedas dari politisi Demokrat, Roy Suryo.


Pemerintah Batasi Media Sosial, Roy Suryo: Keputusan Lebay. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait pembatasan penggunaan media sosial.

Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kemenkominfo sejak Rabu, 22 Mei 2019 menyusul aksi masa besar besaran di Jakarta terkait pemilihan umum serentak 2019 atau pilpres 2019.

Kebijakan ini menuai banyak reaksi di tengah masyarakat, ada yang pro dan tidak sedikit pula yang mempertanyakan dasar pengambilan keputusan itu. Kritikan datang salah satunya dari pakar informatika dan telekomunikasi, Roy Suryo.


Baca Juga:


Kebijakan Kemenkominfo terkait pembatasan media sosial dan pesan instan ini dinilai Roy Suryo sebagai kebijakan yang berlebihan. Ia menganggap ini sebagai sebuah keputusan lebay.

“Keputusan ini lebay karena justru masyarakat yang menjadi korbannya. Apalagi para provokator tersebut pasti sudah punya cara-cara menyiasati medsos (pakai Telegram, dan sebagainya),” ungkap Roy Suryo, mengutip dari laman viva.co.id.

Kebijakan pemerintah batasi media sosial menurut Roy Suryo tidak dapat menyelesaikan masalah justru dapat merugikan masyarakat karena dinilai tidak efektif.

“Harusnya Kominfo benar-benar bisa selektif. Hanya mengenai mereka-mereka (penyebar hoax) saja. Bukan seluruh pengguna medsos di Indonesia,” kata Roy Suryo.

Anggota Komisi I DPR RI ini berpendapat akibat kebijakan Kemenkominfo tersebut ada 150 juta pengguna internet di Indonesia yang menjadi korban.

Politikus Partai Demokrat itu menilai seharusnya Kemenkominfo fokus pada para penyebar hoax dan provokator saja. Hal ini menurutnya sudah banyak mengorbankan kepentingan masyarakat umum.

“Kalau pun hanya ada 100-200 orang yang menggunakan medsos sebagai sarana untuk provokasi kemarin, mengapa kita-kita pengguna (medsos) di Indonesia yang berjumlah 150 jutaan orang menjadi korbannya semua?” jelas Roy Suryo.

Komentar

Nasional

Jokowi Sebut Aktivis 98 Cocok Jadi Menteri Atau Dubes, Adian Napitupulu?

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Halal bihalal aktivis mahasiswa era 1998 dengan Presiden Joko Widodo di Grand Ballrom Puri Sahid Jaya Hotel Jakarta. Acara berlangsung meriah pada Minggu siang (16/6/2019).


Jokowi Sebut Aktivis 98 Cocok Jadi Menteri Atau Dubes. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui peran aktivis 98 di era reformasi dan demokrasi sekarang ini. Dia menegaskan, aktivis 98 merupakan pelaku sejarah yang melahirkan reformasi. Karena itu pula, sudah banyak di kalangan aktivis 98 yang layak menempati posisi strategis.

Sejauh ini, tambah Jokowi, sudah banyak aktivis 98 yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Baik sebagai bupati, wali kota maupun anggota DPR.

Namun, sejauh ini belum ada aktivis 98 yang menduduki posisi menteri.

“Saya juga mendengar bahwa ada yang belum. Saya lihat jadi menteri belum,’ kata Jokowi disambut tepuk tangan aktivis 98.


Baca Juga:


Mereka juga kompak menyerukan nama aktivis 98, Adian Napitupulu agar masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

“Adian, Adian, Adian,” teriak aktivis 98.

Mendengar itu, Presiden Jokowi menyambut baik.

”Bisa saja, kenapa tidak? dengan kemampuan yang ada bisa saja,” timpal Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan aktivis 98 berpotensi menduduki jabatan sebagai duta besar atau posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Khusus sosok Adian Napitupulu, kata Jokowi, sangat cocok menduduki posisi penting di pemerintahan.

“Saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas, memiliki cara-cara yang biasa saya sampaikan. Ke depan memang dibutuhkan kepemimpinan, pemimpin yang berkarakter kuat dalam mengeksekusi, keberaniannya menjadi eksekutor dalam setiap keputusan yang sulit seperti apapun,” jelasnya.

Kabinet Kerja Jilid II, lanjut Jokowi, membutuhkan sosok menteri yang memiliki kemampuan eksekutor dan manajerial terhadap program kerja. Kemampuan tersebut dianggap terlihat sekali dalam diri aktivis 98.


Baca Juga:


“Saya melihat potensi-potensi ini banyak dan ada di aktivis 98 yang sore hari ini hadir bersama kita. Saya tidak ingin menyebut nama dulu. Tapi ada yang sebut bung Adian, Adian. Saya tidak mau menyebut nama. Inisial pun saya nggak mau,” jelas Presiden Jokowi.


Jokowi Sebut Aktivis 98 Cocok Jadi Menteri Atau Dubes. [rml]

Prev post

Lanjut Baca

Hukum

Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK

Alasan kesulitan mendapatkan tiket, nggak masuk akal mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu.

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh kompas

Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman yang meminta perpanjangan waktu perbaikan jawaban gugatan Pilpres 2019 lantaran kesulitan mendatangkan saksi KPU dari luar kota, tidak masuk akal.

“Alasan kesulitan mendapatkan tiket, nggak masuk akal mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu,” sindir Fahri dihubungi wartawan, Sabtu (15/6/2019), ketika diminta tanggapannya terkait alasan KPU saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Lanjut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak perlu mencari-cari alasan yang aneh-aneh.


Baca Juga:


“Ini urusan negara, masa susah mendapatkan tiket. Harusnya gratis, tak perlu cari alasan yang aneh-aneh,” kritiknya lagi.

Fahri pun tak habis pikir dengan alasan yang disampaikan di depan Ketua MK, Anwar Usman tersebut. Sebab, KPU memiliki banyak pilihan moda transportasi jika memang mengindahkan perintah MK.

“Jika ada niat, (menggunakan) kereta api cukup 1 gerbong untuk angkut logistik dari Surabaya. Sehari langsung sampai Jakarta. Jangan kalian cari-cari alasan wahai KPU,” tegasnya.

Atas sikap KPU ini, Fahri pun mengaku semakin ragu dengan kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu 2019 yang penuh dengan kritikan tajam. Terlebih sebelumnya KPU juga menjadi sorotan publik saat memajukan jadwal penetapan hasil Pilpres pada 21 Mei lalu.

“Dan kita semua menjadi benar-benar sangat ragu dengan KPU pusat, kredibilitasnya hancur setelah di hadapan sidang MK sangat terlihat ketidaksiapannya,” tutup anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.


Baca Juga:


Sebelumya, dalam pernyataan di depan Majelis Hakim MK, Ketua KPU Arief mengaku kesulitan mendatangkan saksi dan perangkat kelengkapan KPU lantaran tiket menuju Jakarta sulit didapatkan di masa arus balik lebaran seperti saat ini.


Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK. [trs]

Lanjut Baca

Hukum

Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi

Diterbitkan

pada

Prabowo-Sandi

VAZNEWS.COM – Tim hukum 02, Bambang Widjojanto mengatakan ketidak hadiran Prabowo-Sandi di sidang perdana MK demi menjaga marwah konstitusi.


Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi. Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 digelar hari ini. Sidang Mahakamah Konstitusi (MK) berlangsung tanpa kehadiran pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selaku pemohon.

Ketidakhadiran mereka untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri.


Baca Juga:


Begitu dikatakan Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto sebelum membacakan permohonan gugatan perkara di hadapan majelis hakim dan pihak terkait, tim hukum Joko Widodo-Maruf Amin.

“Mohon maaf, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno tidak hadir karena beliau ingin menjaga marwah konstitusi, tapi hatinya ada di dalam ruangan ini,” kata Bambang di ruang sidang MK, Jumat (14/6).

Selanjutnya, BW memperkenalkan anggota tim hukumnya dimulai Denny Indrayana, Teuky Nasrullah, Lutfhi Yazid, dan Zulfatri.


Baca Juga:


Adapun sembilan hakim konstitusi yang menyidang gugatan Pilpres ini yaitu Anwar Usman selaku ketua, Aswanto, I Dewa Gede Palguba, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddim Adams.

Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi [rml]

Lanjut Baca

Trending