Terhubung dengan VAZnews.com

News

Penembak Anggota TNI di Jatinegara Berhasil Ditangkap

Dalam waktu singkat, Penembak Anggota TNI di Jatinegara Berhasil Ditangkap. Hal ini disampaikan oleh Kadispenau Marsekal Pertama Novyan Samyoga

Diterbitkan

|

Photo: Tribunne News

Pihak berwajib berhasil meringkus pelaku penembakan seorang Anggota TNI di Jatinegara. Pelaku dibekuk di kawasan jalan Jengki, Makasar, Jakarta Timur.

VAZNEWS.COM – Dalam waktu singkat, Penembak Anggota TNI di Jatinegara Berhasil Ditangkap. Hal ini disampaikan oleh Kadispenau Marsekal Pertama Novyan Samyoga.

Seperti yang kami kutip dari Liputan6.com, Pelaku penembakan anggota TNI di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, telah berhasil ditangkap. Marsekal Pertama Novyan Samyoga mengatakan “Sudah (ditangkap),” katanya saat Samyoga dihubungi Liputan6.com, Rabu (26/12/2018).

Dalam keterangannya, pelaku dibekuk di kawasan Jalan Jengki, Makasar, Jakarta Timur. Detail penangkapan pelaku penembakan anggota TNI itu masih perlu disusun terlebih dulu. Rencananya pihak kepolisian akan mengadakan konferensi pers siang nanti.

“Beritanya masih kita susun, nanti siang kita akan mengadakan konferensi pers bersama,” kata Samyoga.

Baca Juga: Penembakan Anggota TNI di Jatinegara

Penembakan anggota TNI itu diketahui terjadi pada Selasa 25 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 WIB. Anggota dari kesatuan Polisi Militer (PM) TNI AD Letkol Dono Kuspriyanto ditemukan tewas di dalam mobil dinasnya dengan luka tembak.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang berada di sekitar tempat kejadian, terdengar empat kali suara letusan senjata api. Kemungkinan pelaku melakukan aksinya dengan menngunakan sepeda motor.

“Dari saksi di TKP sekitar pukul 23.00 WIB, terdengar bunyi tembakan sebanyak 4 kali,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Motor yang digunakan pelaku ditinggalkan di sekitar lokasi penembakan. Setelah itu, pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian perkara.

Source: Liputan6.com

Komentar

Politik

Sukanto Tanoto Akan Kembalikan Konsesi Lahan Ke Pemerintah

Diterbitkan

|

Oleh

Sukanto Tanoto Akan Kembalikan Konsesi Lahan Ke Pemerintah
Photo: © Disediakan oleh Tagar

VAZNEWS.COM – Sang miliuner Sukanto Tanoto siap mengembalikan lahan konsesi di Kaltim ke pemerintah


Sukanto Tanoto Akan Kembalikan Konsesi Lahan Ke Pemerintah. Sukanto Tanoto merupakan salah satu pengusaha Indonesia yang memulai usaha di industri pengolahan kayu.

Pada tahun 2013, Sukanto masuk daftar pengusaha terkaya di Indonesia dengan nilai aset sebesar 2,3 milyar dollar. Awalnya ia sebagai pemasok peralatan dan kebutuhan bagi perusahaan minyak Negara yaitu Pertamina. Sukanto Tanoto memulai usahanya di bidang kehutanan pada tahun 1972.


Baca Juga:


Kabarnya Sukanto Tanoto akan mengembalikan lahan konsesi di Kalimantan Timur ke pemerintah. Lahan ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Pihak Sukanto saat ini tengah menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Pihaknya yakin, jika pemerintah akan memberikan solusi terbaik.

Sementara itu pihak pemerintah menyatakan, pengambilalihan lahan bisa dilakukan tanpa ganti rugi. Rencananya pemerintah akan mengambil lahan tersebut secara bertahap.

Upaya Tanoto untuk mengembalikan lahan konsesi berupa hutan tanaman industri (HTI) yang disampaikan melalui perusahaan miliknya APRIL Group. Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana menyatakan, pihaknya siap dalam mengembalikan lahan konsesi tersebut kepada pemerintah. Perusahaan sedang menunggu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Menurut informasi yang kami dapat baru-baru ini. Letak Ibu Kota baru ini akan berada di dalam area PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Kami mensuport rencana tersebut dan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak pemerintah”. Ungkap Agung dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (20/9/2019).

Agung menjelaskan, IHM adalah perusahaan industri yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun di Kalimantan Timur. IHM sendiri merupakan pemasok strategis dengan kontribusi yang signifikan kepada anak usaha APRIL Group yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper  atau yang disingkat dengan PT RAPP.

“Kita tunggu arahan pemerintah berikutnya. Kami yakin pemerintah punya solusi bagi kami” jelas Agung.

Agung juga mengakui akan ada dampak pada kegiatan operasional perusahaan dengan adanya perencanaan pembangunan ibu kota baru di wilayah HTI itu. Saat ini, pihaknya sedang mengukur dampak yang terjadi terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut.

“Namun, kami percaya kepada Pemerintah yang akan memberikan pertimbangan dan solusi terbaik dalam hal ini” pungkas Agung .

Sebelumnya

Lanjut Baca

Hukum

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall

Diterbitkan

|

Oleh

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall
Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – DPR akan segera sahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pasal terkait cuti bersyarat bagi narapidana (Napi) dinilai kontroversi.


DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall. Sejumlah pasal dinilai terlalu meringankan dan melonggarkan sanksi bagi napi dalam menjalankan masa tahanannya. Pasal 9 dan 10 dalam RUU tersebut menjadi kontroversial terkait hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi napi.

DPR rencananya akan segera mengesahkan RUU PAS tersebut. Kabarnya pengesahan Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.

Muslim Ayub, anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan hak cuti bagi napi bisa digunakan untuk keluar lapas dan pulang ke rumah termasuk jalan-jalan ke mall. Dalam bepergian, napi mendapt pendampingan dari petugas lapas.


Baca Juga:


“Terserah kalau dia (tahanan) mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan? Kan bisa ngambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” kata Muslim, Jumat (20/9/2019).

Terkait hak cuti, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi bagi para napi. Namun demikian, Muslim mengatakan akan ada turunan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang membahas lebih lanjut persoalan teknis tersebut.

“Nanti (hak cuti Napi) diatur di Peraturan Pemerintahnya. Kita tidak bisa memastikan, Peraturan Pemerintah ini akan keluar dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti,” ujar Muslim.

Oleh sejumlah elemen masyarakat, aturan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang PAS ini sangat menguntungkan dan meringankan terutama bagi napi korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai UU tersebut sangat menguntungkan napi korupsi.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

“Sangat jelas dan terang benderang (menguntungkan napi korupsi), UU KPK dan UU Pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi,” kata Donal.

“Dua produk hukum ini (UU KPK dan UU PAS) membuat koruptor semakin susah diproses, sementara yang terjerat semakin cepat untuk keluar,” sambung Donal.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Nasional

Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

Diterbitkan

|

Oleh

Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW
Photo: © Disediakan oleh Merdeka

VAZNEWS.COM – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Wiranto yang menyebut permasalahan Karhutla adalah tangggung jawab daerah.


Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegur pemerintah daerah Riau terkait kebakaran hutan dan lahan Karhutla.

Wiranto mengatakan seharusnya pemerintah daerah mampu mandiri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi.

Permasalahan Karhutla, menurut Wiranto, adalah tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari tingkat kepala desa, hingga Gubernur.

Hal tersebut dikataka Wiranto dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan topik penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).


Baca Juga:


Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat hanya berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama terjadi setiap tahunnya.

“(Kebakaran hutan) Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada (pemerintah) pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini (karhutla) dan tahu harus berbuat apa,” tegas Wiranto, seperti dilansirlaman Republika.

Jokowi bagikan sertifikat tanah

Presiden RI, Joko Widodo terlihat sedang membagi-bagikan sesuatu kepada Masyarakat.

Said Didu, melalui akun twitter pribadi miliknya menanggapi pernyataan Wiranto yang menyebut kebakaran hutan di Riau adalah domain pemerintah daerah (pemda).

Eks Sekretaris Kementerian BUMN itu, dalam cuitannya seolah mengkritik pernyataan tersebut dengan mengungkit kepala negara (Jokowi) yang sempat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat bawah.

Baca Juga: Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi

“Pembagian sertifikat tanah adalah domain Ketua RW. Itu saja”, tulisnya di akun twitter @msaid_didu, selasa (17/9/2019).

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi sempat turun langsung membagi-bagikan sertifkat tanah kepada masyarakat dalam kunjungannya ke daerah-daerah.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Trending