Terhubung dengan VAZnews.com

Opini

Pilpres Disidangkan: Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh Bravos

Pilpres Disidangkan: Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?. Perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 ini akan disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 14 Juni.

Persidangan ini tentu saja dilihat sebagai sebuah pilihan dan panggung menarik. Menarik bukan karena tndakan ini menandai fasilitas yang tersedia dalam katatanegaraan demokratis Indonesia yakni MK, dimanfaatkan. Bukan.

Menarik karena sejumlah soal yang disajikan dalam permohonan Prabowo-Sandi diketahui telah dipersoalkan, tentu pada tahap tertentu dalam proses pemilu ini. Tetapi respon KPU tidak cukup menjanjikan, dan tidak mampu mengurangi kekhawatiran, bahkan kecurigaan beralasan pasangan Prabowo-Sandi.

Baca Juga: Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

Penilaian pasangan Prabowo-Sandi terhadap DPT misalnya, terlihat cukup beralasan.Beralasan karena itu isu DPT kembali mewarnai permohonan ini. Tentu keduanya mengharapkan MK tidak hanya mengenalinya, tetapi memeriksa secara jujur.

Isu ini dalam kenyataannya berakumulasi dengan isu lainnya yang cukup menarik. Diantara isu menarik itu, status hukum Kiyai Ma’ruf di BNI Syariah merupakan isu paling menantang. Menariknya lagi isu ini muncul setelah permohonan diperbaiki.

Apa Bimbingannya?

Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?. Dua soal di atas – DPT dan Status Kiyai Ma’ruf- mudah sekali, dalam perspektif tradisional hukum pemilu, yang diikuti secara acak oleh MK sebagai hal yang tidak memiliki sifat sebagai angka, hasil pemilu. Itu isu yang dalam hukum pemilu dikenali sebagai isu administratif, tata cara, prosedur dan mekanisme.

Menurut UU pemilu Nomor 7 Tahun 2017 kedua isu harus dipersoalkan di Bawaslu dalam kerangka sengketa administrasi. Sama dengan sifat hukum dari kedua isu di atas, isu lainnya misalnya soal besaran dana kampanye Pak Jokowi. Isu lainnya adalah jumlah anggota KK dalam satu daftar KK.

Isu-isu ini, semuanya sekali lagi memiliki sifat administratif. Dalam kenyataannya semua isu itu tidak dibawa ke Bawaslu oleh Prabowo dan Sandi. Semua isu itu baru muncul dalam permohonan untuk diperiksa oleh MK.

Dalam perspektif konservatif, semua isu di atas harus diakui memiliki hukum tersendiri, berbeda hukumnya dengan hasil, angka perolehan suara pasangan capres dan cawapres. Disitu soalnya. Akankah MK menerima semua isu itu sebagai objectum litis, objek perkara dan memeriksanya?

Secara teknis itu akan dapat dijernihkan oleh ahli yang dihadirkan kedua belah pihak, bahkan termasuk pihak ketiga, Pak Jokowi dan Kiyai Ma’ruf yang dalam sidang ini disebut pihak terkait. Tetapi apapun pandangan para ahli itu, hakimlah yang menentukan.

Pada titik itulah terasa beralasan menyodorkan pertanyaan “dengan apa para hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan hukum” atas perkara ini membimbing keadilannya? Bukan hakim harus adil, tetapi bagaimana hakim membimbing keadilannya? Keadilan yang akan dinyatakan dalam putusan hakim itu penting, tetapi harus itu tidak lebih penting dari “bagaimana keadilan itu dibimbing?

Samir Aliyah mengutip sabda Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam, yang isinya “ Hakim itu ada tiga; satu di surga, dan dua di neraka. Adapun yang di surga adalah orang yang mengerti kebenaran lalu dia memutuskan dengannya. Sedangkan orang yang mengerti kebenaran lalu dia menyeleweng dalam hukum maka dia di neraka. Sedangkan orang yang memutuskan kepada manusia berdasarkan kebodohan, maka dia (juga) di neraka.


Baca Juga:


Dalam riwayat lain disebutkan, dan ini dikutip oleh Muhammad Salam Makdur Hakim itu ada tiga; Dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang memutuskan dengan kebodohan sehingga dia merugi karena merusak harta
manusia dan merusak dirinya, maka dia di neraka.

Demikian pula hakim yang   memutuskanhukum dengan zhalim sehingga dia merusak harta manusia dan dirinya, maka dia di neraka. Sedangkan hakim yang berilmu lalu dia bertindak adil, menjaga harta manusia dan menjaga dirinya, maka dia berada di surga.

Abu Hanifah yang dua kali menolak diangkat oleh penguasa bani Abasyiah menjadi hakim memberi tiga kategori tentang hakim. Katanya, hakim ada tiga. Pertama, orang yang bagus dalam berenang dan dia memasuki laut yang panjang sehingga terlelahkan lalu tenggelam. Kedua, orang yang sedikit menguasai renang maka dia tenggelam karenanya. Ketiga, orang yang tidak bisa berenang dan menceburkan dirinya ke dalam air, sehingga dia tenggelam seketika.

Hakim, siapapun pertama-tama harus membaca teks hukum, karena di situlah hukum ditemukan. Bagaimana hakim tahu atau menemukan teks yang dibacanya memiliki arti lebih dari satu? Dengan apa ia mengetahuinya? Mengetahuinya dengan pengetahuan hukum sebagai alat bantunya atau apa? Jawabannya positif, ya. Tetapi bagaimana mengerakan pengetahuan hukum itu? Itu juga soal.

Nasr Hamid Abu Zaid mengutip sebuah hukum menarik. Yang dicontohkan adalah tindakan Sayidina Umar Bin Khattab memutuskan (bukan dalam sidang) membagi zakat kepada orang muallaf. Dalam kasus ini Zaid berpendapat Sayidina Umar dapat mampu menangkap hikmah dari tasyri di balik pembagian zakat kepada muallaf.

Ia memahami hikmah dari “penyantunan” tersebut dimaksudkan untuk memperkuat Islam yang masih lemah pada saat itu. Betapapun hebatnya hukum ini, Zaid mengakui diperlukan kajian komprehensif tentang hubungan teks dan realitas.

Tidak Susah, Tetapi Tidak Mudah

Pilpres Disidangkan: Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?. Sayidina Umar Bin Khattab pernah menulis surat yang ditujukan kepada Muawiyah Bin Abu Sufyan. Disebutkan dalam surat itu konsistenlah dalam kebenaran, niscaya Allah menempatkanmu pada posisi kebenaran, pada hari yang Dia tidak memutuskan melainkan dengan kebenaran.

Diantara perkataan Umar, tulis Samir Aliyah “celakalah bagi para penguasa bumi di hadapan Penguasa langit pada hari mereka bertemu dengan-Nya kecuali orang yang memerintah dengan adil, memutuskan dengan kebenaran, dan tidak memutuskan hukum dengan hawa nafsu, bukan karena kerabat, bukan karena senang pujian atau takut kecaman manusia dan menjadikan Kita Allah di depan matanya.

MK harus diakui telah terbiasa memutus perselisihan sejenis. Dalam setiap aspek perkara sejenis dan hukumnya, harus diakui MK telah mengetahuinya. Apakah di lautan sejenis dan alat renang -metode tafsir- yang juga sejenis yang telah berulangkali digunakan, akan direnangi dan digunakan sebagai alat oleh MK saat ini?

Wallau a’alam bissyawab. Tafsir adalah inti dalam penegakan hukum, begitulah ilmu hukum mengajarkan. Teks “hasil” dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tetap begitu saja, tidak berubah. Jadi? MK akan tetap seperti dulu menyamakan teks “hasil dengan angka”? Saya tidak tahu.

Yang saya tahu sejauh yang bisa dinyatakan adalah realitas pemilu berubah. Dalil-dalil yang diajukan Prabowo-Sandi di atas terlihat sebagai realitas baru dalam pilpres.


Baca Juga:


Beranikah MK menunjuk perubahan realitas itu sebagai “sebab khusus” sehingga teks “hasil” pada pasal 24C ayat (1) yang bersifat umum ditarik dan dimaknai dalam kerangka sebab yang khusus? Menurut saya beralasan untuk dilakukan, karena satu sebab.

Sebabnya adalah MK diadakan untuk menjaga prinsip-prinsip konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi untuk bangsa ini.

Jadi MK dalam hakikatnya sebenarnya diadakan untuk menjaga bangsa ini. Apakah teks “hasil” hanya menunjuk pada realitas “memindahkan, mengambil” angka orang lain, menjadikan angkanya lebih banyak jumlahnya dari angka yang diperoleh orang lain.

Bilapun begitu berfikir atas teks “hasil’ maka soalnya rasionalkah tafsir itu tak dihubungkan dengan hukum tentang cara –prosedur- memperoleh suara?

Dalam ilmu hukum adil tidak pernah bisa secara rasional disamakan dengan “menyamakan atau membedakan, menambahkan atau mengurangi secara sah atau tidak sah.” Tidak. Adil dalam ilmu hukum adalah soal keseimbangan dalam perspektif paradigmatik hak.

Itu yang dikaji secara hebat oleh John Rawls, filosof kawakan, mutakhir berkebangsaan Amerika Serikat ini. Peradigma keadilan ini, hebatnya dinyatakan dalam UU pilkada dalam bentuk petahana harus –imperative- cuti, dan tidak menggelontorkan APBD untuk Bansos. Tragisnya paradigm hebat ini tidak diterjemahkan dan diatur dalam UU Pemilu kali ini. Tragis betul.

Pintar itu harus, begitu juga takut pada Dia yang Maha Adil, dan berani berkata benar. Satukan semua menjadi satu jiwa, nafs adalah cara orang besar membimbing keadilannya. Keadilan bukan soal tambah-tambah, kurang-kurang, bagi-bagi dan kali-kali. Bukan.Keadilan adalah keseimbangan yang menghasilkan kehidupan yang di dalamnya sah dan tidak sah, tidak bercampur menjadi satu.

Pilpres Disidangkan: Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?

Jakarta, 14 Juni 2019


Oleh Margarito Kamis (Doktor HTN, Staf Pengajar FH. Univ Khairun Ternate)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Komentar

Opini

Pengamat: Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Diterbitkan

|

Pengamat Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf
Photo: © Disediakan oleh detikcom

VAZNEWS.COM – Menyimak penjelasan Presiden Jokowi kepada para pimpinan media soal komposisi kabinet, hampir dapat dipastikan banyak parpol yang bakal gigit jari.


Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf. Apalagi partai pendukung paslon 02 yang ingin merapat ke pemerintah. Termasuk Gerindra. Jangan terlalu terbuai mimpi mendapat banyak jatah kursi, konon pula pos-pos kementerian yang basah dan prestisius.Bisa masuk dan mendapat pos alakadarnya saja, sudah sangat beruntung.

Seperti pengakuan Jokowi, usunan kabinetnya sudah final. Ada menteri yang berusia di bawah 30 tahun. Ada yang berusia antara 30-40 tahun. Keduanya berasal dari kalangan profesional. Jokowi mengklaim, rekam jejak manajerialnya, bagus.

“Profesional akan mendapat porsi 55 persen, dan parpol 45 persen,” ujarnya.

Dengan rumus tersebut, berarti kalangan parpol hanya akan kebagian 15 kursi. Maksimal 16 kursi. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU jumlah kementerian sebanyak 34.

Mari berhitung berapa kira-kira jatah menteri yang akan didapat masing-masing parpol.

Pada Pilpres 2019 Jokowi-Ma’ruf diusung oleh 9 parpol : PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI. Belakangan Gerindra diajak masuk.


Baca Juga:


Jadi setidaknya akan ada 10 partai di koalisi pemerintah. Bila ditambah dengan Demokrat yang sudah menyatakan mendukung pemerintah, jumlahnya 11 parpol.

Ketua Umum PDIP Megawati dengan tegas minta Jokowi memberikan jatah kursi terbanyak kepada partainya. Permintaan yang sulit ditolak. Bagaimanapun Jokowi adalah kader dan petugas partai.

Seandainya jatah kursi menteri disamakan dengan kabinet Jokowi-JK, maka setidaknya ada lima menteri asal PDIP. Menko PMK Puan Maharani, Mensekab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkumham Jasona Laoly.

Oh iya tolong diingat, barangkali ada yang lupa, atau tidak tahu. Masih ada satu orang lagi ternyata, yakni Menkop Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Dengan PDIP mendapat jatah yang sama, maka tinggal tersisa 10-11 kursi. Bila benar Gerindra mendapat tawaran tiga orang menteri, maka jumlah yang tersisa untuk partai lain, tinggal 7-8 menteri. Sangat tidak masuk akal.

Mana mungkin Golkar, PKB, dan Nasdem bersedia mendapat jatah satu kursi sama dengan parpol lain, termasuk yang tidak lolos parlemen seperti Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

Lebih tidak mungkin lagi Golkar, PKB, dan Nasdem bersedia diberi kursi lebih sedikit dari Gerindra.

Masih tarik menarik

Dengan kalkulasi semacam itu, kendati Jokowi menyatakan susunan kabinet sudah final, namun sesungguhnya di balik layar masih jauh dari final. Sedang terjadi negosiasi, tarik menarik, dan tekan menekan menekan antar-kubu pendukung Jokowi.

Sikap Ketua Nasdem Surya Paloh yang belakangan sering sangat kritis terhadap pemerintah, adalah bagian dari proses itu. Ujungnya bisa bertemu dan tetap berada dalam kabinet. Atau kalau sampai tidak menemukan titik temu, berada di luar kabinet.

Berada di luar kabinet adalah opsi yang pasti sangat dihindari oleh parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf. Yang berada di luar koalisi saja ingin masuk, masakan yang di dalam malah keluar. Impossible. Hil yang mustahal.

Di luar parpol, perlu dicatat banyak kepentingan politik lain yang bermain di seputar Jokowi. Mulai dari kepentingan bisnis lokal maupun internasional, kelompok kepentingan di dalam negeri, dan kepentingan politik asing, terutama negara-negara adidaya seperti AS dan China.

Representasi kelompok kepentingan itu bisa tercermin dari berbagai figur “non” parpol seperti Luhut Panjaitan, AM Hendropriyono, Gories Mere, Moeldoko, Sri Mulyani, Rini Soemarno dan beberapa figur lainnya.


Baca Juga:


Sebagian dari mereka adalah proxy. Mereka harus tetap bertahan di lingkar kekuasaan, agar akses dan kepentingan mereka tetap terjaga. Hanya dengan begitu kartu mereka juga tetap hidup dan punya nilai politis dan bisnis.

Tak bisa dipungkiri, di luar parpol kelompok kepentingan ini mempunyai peran besar dalam “kemenangan” Jokowi. Hal itu pasti sangat dipahami oleh Jokowi.

Kelompok-kelompok kepentingan ini semuanya harus bisa diakomodasi oleh Jokowi. Pos kementerian yang diisi oleh para profesional, tidak selalu dapat diartikan mereka bebas dari kepentingan politik dan bisnis.

Bisa saja mereka adalah profesional yang berafiliasi dengan parpol, kepentingan bisnis lokal maupun multinasional, kepentingan kelompok agama dan kelompok tertentu, dan kepentingan negara-negara asing.

Menyadari banyaknya kepentingan semacam itu, maka sangat wajar bila para petinggi parpol kini tengah berjibaku, menggunakan berbagai macam cara untuk mengamankan kursinya.

Khusus bagi Gerindra, bila akhirnya hanya mendapat pos satu atau maksimal dua kementerian, maka harga politik yang harus dibayar sangat mahal. Kecuali bila mendapat kompensasi berupa pos-pos lain di luar kabinet dan konsesi bisnis yang memadai.

Lebih parah lagi kalau sampai Gerindra sama sekali tidak jadi mendapatkan kursi. Itu namanya ribut-ribut rebutan pepesan kosong.

Dalam politik memang tidak ada Nasi Goreng yang gratis. end

Baca Juga: Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Minta Jokowi Akui PKI

Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf


Oleh: Hersubeno Arief (Wartawan Senior dan Pemerhati Kebijakan Publik)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Opini

Tentang Strategi Prabowo

Diterbitkan

|

Oleh

Tentang Strategi Prabowo
Photo: © Disediakan oleh Beritasatu

VAZNEWS.COM – Ribut ribut MRT, dan diplomasi nasi goreng serta peristiwa di Bali sebetulnya hanya gimmick untuk memahami strategi seorang Jendral perang.


Tentang Strategi Prabowo. Dalam suasana pekik takbir kutulis tembang ini. Dalam desis dan kegenitan sang nyamuk wara wiri. Akibat kemarau panjang.

Hanya semilir angin yang mampu menghalau genitas nyamuk. Selain angin, kita pun butuh asap. Tak ada api maka tak ada asap.

Orang kota di larang menabun.Karena Tetangga marah. Hanya pada saat sunyi di perkampungan, di pegunungan dan pinggiran pantai kita bebas menabun dan bahkan membuat api unggun.

Dalam bayang bayang genitas nyamuk, saya berpikir strategi Prabowo. Saya tak biasa merenung. Merenung hanya buat pemurung.

Baiknya Aku berpikir dalam alunan lagu Rolling Stone, bergerak tak hanya otak. Seluruh badan bergerak bersaing sehat dengan sang nyamuk.


Baca Juga:


Strategi Prabowo bagi yang berpikir tentu sepakat ini gebrakan luar biasa. Do the right thing memang butuh dua hal sekaligus keberanian dan kecerdasan.

Keberanian melawan tantangan bahkan ancaman karena berbeda dengan pendapat umum. Kecerdasan terkait melihat peluang dan keterbatasan diri.

Ribut ribut MRT, dan diplomasi nasi goreng serta peristiwa di Bali sebetulnya hanya gimmick untuk memahami strategi seorang Jendral perang. Terlalu rendah gimmick dijadikan dasar analisa strategi.

Lalu apa akal kita? Mulailah banyak membaca cara menghalau nyamuk di musim kemarau panjang. Pelajari tahapan menghalau nyamuk. Bukan sibuk dengan genitas nyamuk.

Karena gak ada yang baru di bawah matahari ini. Pun ilmu pengetahuan. Strategi pun bisa dipelajari dan  dipahami dengan melakukan audit. Kalau kata Prof Andre Harjana bisa dilakukan Audit Komunikasi.

Karena tak ada api jika tak ada asap. Tak ada asap maka nyamuk bebas berkeliaran. Asap rokok tak mampu menghalau. Mulailah terbiasa menyaring apa yang dikatakan bukan apa yang dikatakan.

Kata kata hanyalah deretan huruf sebatas kosa kata dan kalimat. Tapi orang yang mengatakan yang sebetulnya mempunyai makna.

Siapa yang memulai wacana residu residuan, poros porosan bisa diukur dengan pendekatan audit komunikasi. Maka buat para tokoh dan pengambil keputusan mulailah hati hati berujar.

Biasanya nyamuk hadir di jarak yang paling terdekat sekadar mengganggu. Dan bisa membawa penyakit runtuhnya kinerja organisasi.

Baca Juga: Gerindra Usulkan Istri Sandi Maju di Pilwakot Tangsel, Begini Tanggapan Sandi!

Tentang Strategi Prabowo


Oleh: Soemantri Hassan (Pemerhati Kebijakan Publik)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjut Baca

Opini

Hersubeno Arief: Listrik O Poin O di Era 4 Poin O

Diterbitkan

|

Oleh

Hersubeno Arief Listrik O Poin O di Era 4 Poin O
Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Ahad malam (4/8) ketika ibukota Jakarta dan separoh pulau Jawa gelap gulita, listrik menyala terang di ladang-ladang bawang merah di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah.


Hersubeno Arief: Listrik O Poin O di Era 4 Poin O. Daya listrik itu berasal dari sejumlah generator diesel, ada juga yang berasal dari aki. Nyalanya berpendaran, seperti nyala kunang-kunang yang sangat besar di kegelapan malam.

Nyala ratusan lampu di sudut desa —sekitar 30 menit dari pusat kota Brebes— itu sangat kontras dengan kehebohan yang terjadi di Jakarta. Kehidupan para petani berjalan terus, dengan atau tanpa pasokan listrik dari PLN.

Bagi para petani bawang di Brebes nyala listrik sangat penting. Soal hidup mati. Menyangkut kelangsungan periuk nasi keluarga.

Sinar terang itu menarik berbagai binatang yang menjadi hama. Mereka mati tenggelam di baskom-baskom air yang ditempatkan di bawah nyala bola lampu.

Bisa dibayangkan apa yang terjadi bila para petani ini bergantung kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Persero. Ketika listrik padam, tanaman bawang merah akan dilumat habis berbagai hama.


Baca Juga:


Kehidupan para petani yang sudah sangat sulit, akan semakin sulit. Panen secara normal saja mereka masih sering rugi. Harga jual sering jatuh dibawah biaya produksi. Apalagi kalau sampai gagal panen.

Padamnya listrik PLN yang berdampak pada lebih 30 juta rumah tangga, transportasi publik, industri, bisnis dan keuangan ini, menyentak kesadarkan kita. Betapa rentannya negara ini. Mudah sekali diporak-porandakan.

Ketika dunia sudah memasuki era industri 4.0 ( four poin O). Industri yang bergantung kepada komputer, robot. Industri digital, bergantung pada internet, namun listriknya masih sering mengalami pemadaman. Byar pet.

Suplai listrik ibukota, tempat istana kepresidenan berada. Sebuah kota yang menjadi pusat bisnis dan perdagangan Indonesia, tanpa cadangan yang berlapis. Sangat sulit dipahami oleh akal sehat.

Seorang teman secara sinis menyebut listrik Indonesia masih dalam era 0.0 (O Poin O), sementara dunia sudah bergerak ke era industri 4.0. “Listrik byar pet itu hanya terjadi di Eropa pada abad pertengahan,” ujarnya dengan kesal.

Dengan kondisi semacam itu rasanya terlalu muluk-muluk kita bicara soal industri digital. Membangga-banggakan Unicorn dengan valuasi miliaran dolar.

Membangun industri mobil listrik. Apalagi mobil terbang seperti dibahas oleh Presiden Jokowi dengan para bos Hyundai Motors Group dari Korea Selatan yang pekan lalu bertemu dengannya di istana.

Kita sering melompat terlalu jauh, tanpa terlebih dahulu menyiapkan fondasi yang kokoh.

Listrik untuk para petani saja masih belum tersedia, sudah bicara industri digital. Industri mobil nasional (Esemka) sampai sekarang belum terwujud, tapi sudah bicara tentang industri mobil listrik, bahkan mobil terbang.

Mimpi besar itu hanya akan menjadi mimpi di siang bolong, ketika hal yang paling mendasar masih belum mampu kita penuhi. Kepastian pasokan listrik. Bagaimanapun ketersediaan dan keandalan listrik adalah syarat utama sebuah industri.

Baca Juga: Gibran Masuk Bursa Walkot Solo, Jokowi: Silakan, Saya demokratis

Seperti sebuah bangunan megah, namun pondasinya tidak dipersiapkan dengan baik, bahkan diabaikan. Tinggal menunggu waktunya untuk roboh.

Cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Harus ada kesadaran dan keberanian untuk berubah. End


Oleh: Hersubeno Arief


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjut Baca

Trending