Terhubung dengan VAZnews.com
[the_ad id="3299"]

Hukum

Polemik Bebasnya Siti Aisyah Hingga Tewasnya 3 Nyawa TNI di Rezim Ini

Diterbitkan

|

VAZNEWS.COM – Polemik Bebasnya Siti Aisyah Hingga Tewasnya 3 Nyawa TNI di Rezim Ini. ORGANISASI teroris sparatis OPM, telah lama memantang pemerintahan Indonesia, merongrong NKRI, terbuka melakukan gerakan spartisme. Tapi apa tindakan negara ? Jangankan menumpas, melabeli teroris atau separatis saja tidak berani.


Rezim berkelindan di balik istilah-istilah yang membisingkan, KKB kemudian bertransformasi menjadi KKSB. Beda, jika gerakan fisik bersenjata dilakukan oleh umat Islam, langsung digelari Teroris.

Menhan, juga hanya bisa berbusa akan menempeleng yang mengatakan ‘kafir’, tapi tak mampu meredam gerakan teroris sparatis OPM. Ini menteri pertahanan apa? Pertahanan dari kata kafir? Atau pertahanan untuk menjaga kedaulatan dari rongrongan sparatis teroris OPM ?

Tiga prajurit TNI kembali  gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, Kamis (7/3/2019). Ini sudah korban yang kesekian kalinya. Dimana tanggung jawab negara yang tidak becus menjaga kedaulatan negara ? Meski tentara siap berperang dan mati demi membela negara, tetapi perang konyol jika negara tidak serius memberantas teroris OPM.


Baca Juga:


Memangnya OPM itu sebesar apa? Jangan meremehkan nyawa prajurit, kebijakan tegas pada OPM yang harus diambil. Bukan kirim dan setor nyawa prajurit TNI berulang kali, tewas karena kecerobohan pengambil kebijakan.

Kondisi situasi dalam negeri belum sepenuhnya dijaga, nyawa tentara jadi korban kebijakan ambivalen. Namun rezim Jokowi pada Senin (11/3/2019), berbusa-busa mengabarkan telah membebaskan Siti Aisyah.

Klaimnya, Aisyah bebas dari dakwaan setelah pemerintah RI atas perintah Jokowi melobi Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas.

Tidak cukup sampai disitu hoax yang diproduksi, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Cahyo Rahadian Muzhar juga menyebut upaya lobi pembebasan Siti Aisyah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi setelah menggelar koordinasi bersama Menkum HAM, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Menkum HAM, atas perintah Jokowi, lantas langsung melobi Jaksa Agung Malaysia.

Dilain pihak, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut dia, pembebasan Siti sudah sesuai aturan hukum.


Baca Juga:


“Saya tidak punya informasi. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. Dia (Siti) sempat diadili dan kemudian tuntutannya dicabut. Jadi itu proses yang sesuai aturan hukum. Saya tidak tahu detilnya, tetapi jaksa penuntut umum bisa mencabut tuntutan tidak secara keseluruhan,” kata Mahathir dalam jumpa pers di Parlemen Malaysia, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (12/3).

BACA SELENGKAPNYA DI SINI…

Komentar

Hukum

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan

Diterbitkan

|

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan
Gambar: Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer

VAZNEWS.COM – Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer dipolisikan terkait ucapannya yang menuding Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI membawa batu-bensin.


Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan. Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Raya melaporkan nama Immanuel Ebenezer ke Polda Metro Jaya.

Ketua Jokowi Mania itu menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI yang menyuplai batu dan bensin untuk para demonstran.

Immanuel melontarkan tuduhannya tersebut saat ia menghadiri acara diskusi Dua Sisi di stasiun televisi tvONE pada Kamis malam (26/9/2019). Ia menyebut bukti keterlibatan Anies menyoal mobil ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang ditangkap polisi pada Rabu malam.


Baca Juga:


“Mereka (demonstran) disusupi. Kita punya data-datanya. Kita lihat ambulan-ambulan yang ditangkap polisi itu, itu semua labelingnya Pemprov DKI dan Anies terlibat,” katanya.

Terkait tuduhan dari Jokowi Mania tersebut, Ketua Bidang Sosial Budaya KAHMI, Imam Sofyan melaporkan Immanuel Ebenezer lantaran pihaknya tidak terima jika Anies Baswedan dituding dan difitnah.

“Kami sebagai warga negara juga warga Jakarta tentunya tidak menginginkan itu, karena ini akan menimbulkan keresahan. Ini pencemaran nama baik,” ujar Imam Sofyan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Sabtu (28/9/2019).

Baca Juga: Polisi Akui Salah Tuduh Ambulan Pemprov DKI Bawa Batu dan Bensin

Imam Sofyan juga meminta Immanuel Ebenezer segera melakuakn permintaan maaf kepada publik karena dinilai telah melakukan fitnah terhadap Anies Baswedan. Selain menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies juga merupakan Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI.

“Perlu minta maaf dari yang bersangkutan. Harus ada upaya ke ranah hukum,” sambung Imam Sofyan.

Lanjut Baca

Hukum

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

Diterbitkan

|

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

VAZNEWS.COM – Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menanggapi polemik pengesahan RUU KUHP oleh DPR dan Pemerintah. Menurutnya undng-undang tersebut mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia.


Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan. Gelombang aksi massa menolak revisi UU KPK semakin tak terbendung. Belum lagi reda, kini DPR kembali memproduksi kegaduhan baru lewat produk RUU KUHP yang mereka hasilkan.

Zaenal Abidin menilai RUU KUHP yang ada saat ini justru mencerminkan kemunduran demokrasi. Demokrasi yang semula diperjuangkan dengan penuh pengorbanan itu justru terancam dengan keberadaan RUU tersebut.

“Bila ditelaah secara cermat, beberapa bagian dalam RUU KUHP justru mengancam keberlangsungan demokrasi. Demokrasi kita (Indonesia) ingin ditarik mundur,” kata Zaenal Abidin Riam di Jakarta, mengutip dari laman RMOL Minggu (22/9/2019).


Baca Juga:


Menurut Zaenal, dalam RUU tersebut terdapat pasal yang justru mengancam kebebasan berpendapat. Melakukan kritik pada presiden justru bisa dihadapkan dengan ancaman pemenjaraan, padahal dalam demokrasi hak menyatakan pendapat merupakan sesuatu yang sangat urgen.

Pemerintah diketahui beralasan pasal tersebut merupakan delik aduan, namun pernyataan tersebut bukanlah jawaban dari pertanyaan publik.

Zaenal berpendapat, “Dalam negara demokrasi seorang presiden harus siap dikritik dan berdialog dengan kritik yang dialamatkan kepadanya,”.

Dalam RUU tersebut juga terdapat sebuah ancaman penjara bagi gelandangan. Melihat hal tersebut, jelas ada indikasi kuat pemerintah saat ini berupaya lepas tanggung jawab dalam pemenuhan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: Jurnalis Asing: Hutan Terbakar, Jokowi Malah Santai Ngevlog Bareng Cucu

Padahal fakta dilapangan menunjukkan bahwa gelandangan lahir salah satunya akibat keterbatasan ekonomi. Akar masalahnya adalah di ekonomi, dan pemerintah wajib bertanggungjawab di bagian ini.

“Rakyat butuh kesejahteraan, bukan penjara,” sambung Zaenal.

Lanjut Baca

Hukum

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall

Diterbitkan

|

Oleh

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall
Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – DPR akan segera sahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pasal terkait cuti bersyarat bagi narapidana (Napi) dinilai kontroversi.


DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall. Sejumlah pasal dinilai terlalu meringankan dan melonggarkan sanksi bagi napi dalam menjalankan masa tahanannya. Pasal 9 dan 10 dalam RUU tersebut menjadi kontroversial terkait hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi napi.

DPR rencananya akan segera mengesahkan RUU PAS tersebut. Kabarnya pengesahan Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.

Muslim Ayub, anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan hak cuti bagi napi bisa digunakan untuk keluar lapas dan pulang ke rumah termasuk jalan-jalan ke mall. Dalam bepergian, napi mendapt pendampingan dari petugas lapas.


Baca Juga:


“Terserah kalau dia (tahanan) mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan? Kan bisa ngambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” kata Muslim, Jumat (20/9/2019).

Terkait hak cuti, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi bagi para napi. Namun demikian, Muslim mengatakan akan ada turunan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang membahas lebih lanjut persoalan teknis tersebut.

“Nanti (hak cuti Napi) diatur di Peraturan Pemerintahnya. Kita tidak bisa memastikan, Peraturan Pemerintah ini akan keluar dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti,” ujar Muslim.

Oleh sejumlah elemen masyarakat, aturan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang PAS ini sangat menguntungkan dan meringankan terutama bagi napi korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai UU tersebut sangat menguntungkan napi korupsi.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

“Sangat jelas dan terang benderang (menguntungkan napi korupsi), UU KPK dan UU Pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi,” kata Donal.

“Dua produk hukum ini (UU KPK dan UU PAS) membuat koruptor semakin susah diproses, sementara yang terjerat semakin cepat untuk keluar,” sambung Donal.

Lanjut Baca

Trending