Media Sosial VAZnews

Hukum

Polemik Di Sirkuit Mandalika, Komnas HAM: “Lahan Warga Harus Dibayar”

Diterbitkan

|

Polemik Di Sirkuit Mandalika, Komnas HAM: "Lahan Warga Harus Dibayar". (foto: edunews.id)

VAZNEWS.COM – Komnas HAM meminta pengembang sirkuit MotoGP Mandalika, PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), membayar tiga bidang lahan milik warga yang digusur, termasuk tanaman di atasnya.


Polemik Di Sirkuit Mandalika, Komnas HAM: “Lahan Warga Harus Dibayar”. Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo memberikan solusi terhadap polemik lahan proyek sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Komnas menemukan bahwa sejumlah lahan warga yang dipakai untuk pembangunan sirkuit belum dibayar oleh kontraktor.

Selain merekomendasikan pembayaran tiga bidang lahan, Beka juga menyarankan PT ITDC dan Gubernur NTB memberikan pemulihan dan rehabilitasi psikososial bagi tiga warga yang lahannya telah digusur. Ia pun mendorong

pemerintah pusat agar mengeluarkan kebijakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa lahan untuk proyek KEK Mandalika.


Baca Juga:


“Komnas HAM RI telah meminta Presiden RI memberikan atensi dan memberikan solusi alternatif terhadap persoalan ini, mengingat pembangunan harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia,” ucap Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara lewat keterangan tertulis, pada Kamis 15 Oktober 2020.

Sebelumnya, Komnas HAM telah menerima 15 aduan warga yang menuntut PT. ITDC untuk menyelesaikan ganti rugi terhadap alih fungsi 17 lahan di Desa Sengkol dan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

“Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika di KEK Mandalika, Komnas HAM RI telah menerima aduan dari 15 orang warga yang menuntut pembayaran atas 17 bidang lahan dari pihak PT ITDC selaku pengembang,” tutur Beka.

Menurut Beka  disisi lain, PT ITDC justru menjadikan hak pengelolaan lahan (HPL) sebagai legalitas untuk menggusur lahan warga. Hingga ia menyebut, sebanyak tiga bidang lahan telah dikosongkan, sementara 14 sisanya dalam daftar untuk dikosongkan.

Secara terpisah, Miranti N. Rendranti selaku Vice President Corporate Secretary ITDC mengaku menghormati rekomendasi Komnas HAM terkait klaim lahan itu.

“Namun, kami masih perlu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut atas rekomendasi tersebut,” ucapnya.

Baca Juga: Soal Dalang Demo, Mahfud: Orang Dekat SBY, Kami Tak Sebut Partainya

“Sebagai BUMN, kami menjalankan operasional perusahaan dengan berpegang pada core value akhlak seperti yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,” tegasnya.

Ia mengatakan dengan dukungan dari semua pihak, perseroan optimistis permasalahan ini dapat segera diselesaikan sebelum tenggat pembangunan JKK pada pertengahan 2021.

ITDC merupakan BUMN yang memperoleh hak untuk mengembangkan dan mengelola The Mandalika di Lombok Tengah, NTB, dengan luas 1.175 hektare.

Comments

Trending