Terhubung dengan VAZnews.com

Nasional

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu, berisi sejumlah saran untuk Jokowi dalam menghadapi situasi politik terakhir khususnya dalam hal munculnya aksi-aksi demonstrasi.

Rizal melihat beberapa hari belakangan ini, Indonesia mengalami sebuah runtutan kejadian traumatik dan sangat menyedihkan. Polisi menghadapi ratusan ribu demonstran, yang menyampaikan hak-hak konstitutional mereka, dengan melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

“Mereka dihadapi dengan tindakan yang brutal. Rakyat tak bersalah dipukuli atau ditembaki. Sangat banyak yang terluka, dan beberapa lainnya tewas dengan mengenaskan,” kata Rizal dalam surat terbukanya yang diterima VIVA, Jumat, 24 Mei 2019.

Namun, Rizal mengatakan tak ada tanda-tanda rakyat yang memperjuangkan hak-hak demokratis mereka itu menjadi takut. Walaupun menghadapi intimidasi dan kebrutalan tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin dihadapi dengan kekerasan, semakin bertambah gairah perlawanan yang akan membawa bangsa ini masuk ke situasi konflik, yang tentu saja tidak diinginkan oleh siapapun dan tidak menguntungkan siapapun.

“Hal tersebut harus dihindari karena kita semua menginginkan masa depan yang cerah untuk rakyat dan bangsa kita,” ujarnya.

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Dalam rangka mengembalikan kedamaian dan untuk menjaga demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, berikut ini adalah saran Rizal kepada Jokowi selaku presiden:


Baca Juga:


Pertama, pemerintahan Anda harus menghentikan kriminalisasi terhadap oposisi, terutama tuduhan pengkhianatan (treason, makar). Sebagai presiden, Anda seharusnya mengetahui dan memahami bahwa tindakan makar hanya dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata yang mencoba menggulingkan pemerintahan. Tokoh-tokoh oposisi tidak pernah menganjurkan tindakan makar, karena memang mereka bukan kelompok bersenjata dan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan sebagai patriot, mereka juga tak akan melakukan hal itu.

Mereka, seperti banyak tokoh-tokoh lainnya, mendukung hak-hak rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 e, untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Rakyat melakukan protes damai melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

Jika pemerintahan Anda terus menggunakan tuduhan-tuduhan makar, sebagai alat intimidasi dan pemberangusan terhadap perbedaan pendapat, Anda harus sadar akan konsekuensinya. Cara itu hanya akan membenarkan pendapat-pendapat bahwa Anda dan pemerintahan Anda tidak ada niat untuk menyelesaikan perselisihan kecurangan secara adil dan imparsial. Sikap tersebut justru akan semakin memperkuat tekad rakyat untuk berdiri dan memperjuangkan demokrasi dan hak-hak konstitutional mereka. Jika ini terjadi, akan semakin merusak legitimasi Anda sebagai presiden.

Kedua, merupakan hal yang sangat penting bahwa Anda memerintahkan aparatur keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstran. Agar polisi diperintahkan untuk tidak menggunakan amunisi lethal dan tajam.

da yang mengatakan bahwa Anda bisa membohongi orang beberapa kali, tapi tidak setiap waktu. Tapi dengan kemajuan media sosial saat ini, nyaris tidak mungkin membohongi semua rakyat.

Di samping penembakan orang, kita telah melihat penggunaaan cara-cara kekerasan yang tidak berperasaan dan brutal untuk melawan demonstran. Kita melihat orang terluka parah terbaring di jalanan dan dibawa ke rumah sakit.

Dengan menutup mata terhadap tindakan kekerasan aparat, menunjukkan sikap tidak jujur dan sikap anti-demokrasi.

Tindakan kekerasan oleh aparat hanya akan memicu kemarahan dan tindakan anarkis di jalanan. Sebagai  presiden, Anda harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan aparat tidak menggunakan kekerasan untuk melawan demonstrasi.


Baca Juga:

Ketiga, dan yang paling penting, Anda harus mencari solusi yang adil dan imparsial terhadap perselisihan kecurangan yang sistematis dan massive pada pemilihan presiden. Perselisihan ini, pada pokoknya, adalah akar penyebab dari protes dan konflik yang tidak menguntungkan siapapun. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan demokrasi kita.

Kita semua memahami bahwa pemerintahan dan sistem pengadilan tidak kebal dan sangat permisif terhadap politik uang dan kepentingan partisan elite, dan sering dengan mudah mengabaikan kepentingan dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, sebagai presiden, Anda harus mengambil setiap langkah pencegahan yang perlu untuk memastikan proses pencarian kebenaran tentang kecurangan betul-betul dilakukan secara jujur dan adil.

Untuk hal ini, saya telah mengusulkan dan memohon kepada pemerintah untuk meminta KPU, membuka semua data untuk dilakukan audit forensik yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan dari kedua kubu. Hal ini penting agar pemerintah menyetujui untuk memenuhi permintaan audit forensik.

Dengan melakukan itu, pemerintah bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional bahwa tindakan mereka itu jujur, transparan dan adil, yang akan membuka pintu resolusi perdamaian. Tindakan itu adil dan sangat beralasan, dan tidak ada alasan pemerintah untuk menolak permintaan tersebut. Jika pilpres ini betul-betul jujur dan adil seperti yang dikatakan oleh pemerintah, kenapa mereka harus takut untuk melakukan audit forensik terhadap KPU.

Sebagai penutup, sebagai teman Anda dan bekas menteri, saya percaya Anda tentu masih ingat bahwa pengangkatan Anda untuk menjadi presiden pada 2014 disambut dengan kegembiraan luar biasa dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Sekarang, hampir lima tahun kemudian, Anda duduk di persimpangan jalan, bagaimana Anda menyelesaikan krisis bangsa ini akan menentukan legacy Anda sebagai presiden. Dengan harapan besar, saya dan seluruh bangsa Indonesia, berharap bahwa Anda bisa bertindak secara bijak demi kepentingan kolektif bangsa kita. (vv)

Komentar

Nasional

Jokowi Sebut Aktivis 98 Cocok Jadi Menteri Atau Dubes, Adian Napitupulu?

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Halal bihalal aktivis mahasiswa era 1998 dengan Presiden Joko Widodo di Grand Ballrom Puri Sahid Jaya Hotel Jakarta. Acara berlangsung meriah pada Minggu siang (16/6/2019).


Jokowi Sebut Aktivis 98 Cocok Jadi Menteri Atau Dubes. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui peran aktivis 98 di era reformasi dan demokrasi sekarang ini. Dia menegaskan, aktivis 98 merupakan pelaku sejarah yang melahirkan reformasi. Karena itu pula, sudah banyak di kalangan aktivis 98 yang layak menempati posisi strategis.

Sejauh ini, tambah Jokowi, sudah banyak aktivis 98 yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Baik sebagai bupati, wali kota maupun anggota DPR.

Namun, sejauh ini belum ada aktivis 98 yang menduduki posisi menteri.

“Saya juga mendengar bahwa ada yang belum. Saya lihat jadi menteri belum,’ kata Jokowi disambut tepuk tangan aktivis 98.


Baca Juga:


Mereka juga kompak menyerukan nama aktivis 98, Adian Napitupulu agar masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

“Adian, Adian, Adian,” teriak aktivis 98.

Mendengar itu, Presiden Jokowi menyambut baik.

”Bisa saja, kenapa tidak? dengan kemampuan yang ada bisa saja,” timpal Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan aktivis 98 berpotensi menduduki jabatan sebagai duta besar atau posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Khusus sosok Adian Napitupulu, kata Jokowi, sangat cocok menduduki posisi penting di pemerintahan.

“Saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas, memiliki cara-cara yang biasa saya sampaikan. Ke depan memang dibutuhkan kepemimpinan, pemimpin yang berkarakter kuat dalam mengeksekusi, keberaniannya menjadi eksekutor dalam setiap keputusan yang sulit seperti apapun,” jelasnya.

Kabinet Kerja Jilid II, lanjut Jokowi, membutuhkan sosok menteri yang memiliki kemampuan eksekutor dan manajerial terhadap program kerja. Kemampuan tersebut dianggap terlihat sekali dalam diri aktivis 98.


Baca Juga:


“Saya melihat potensi-potensi ini banyak dan ada di aktivis 98 yang sore hari ini hadir bersama kita. Saya tidak ingin menyebut nama dulu. Tapi ada yang sebut bung Adian, Adian. Saya tidak mau menyebut nama. Inisial pun saya nggak mau,” jelas Presiden Jokowi.


Jokowi Sebut Aktivis 98 Cocok Jadi Menteri Atau Dubes. [rml]

Prev post

Lanjut Baca

Hukum

Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK

Alasan kesulitan mendapatkan tiket, nggak masuk akal mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu.

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh kompas

Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman yang meminta perpanjangan waktu perbaikan jawaban gugatan Pilpres 2019 lantaran kesulitan mendatangkan saksi KPU dari luar kota, tidak masuk akal.

“Alasan kesulitan mendapatkan tiket, nggak masuk akal mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu,” sindir Fahri dihubungi wartawan, Sabtu (15/6/2019), ketika diminta tanggapannya terkait alasan KPU saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Lanjut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak perlu mencari-cari alasan yang aneh-aneh.


Baca Juga:


“Ini urusan negara, masa susah mendapatkan tiket. Harusnya gratis, tak perlu cari alasan yang aneh-aneh,” kritiknya lagi.

Fahri pun tak habis pikir dengan alasan yang disampaikan di depan Ketua MK, Anwar Usman tersebut. Sebab, KPU memiliki banyak pilihan moda transportasi jika memang mengindahkan perintah MK.

“Jika ada niat, (menggunakan) kereta api cukup 1 gerbong untuk angkut logistik dari Surabaya. Sehari langsung sampai Jakarta. Jangan kalian cari-cari alasan wahai KPU,” tegasnya.

Atas sikap KPU ini, Fahri pun mengaku semakin ragu dengan kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu 2019 yang penuh dengan kritikan tajam. Terlebih sebelumnya KPU juga menjadi sorotan publik saat memajukan jadwal penetapan hasil Pilpres pada 21 Mei lalu.

“Dan kita semua menjadi benar-benar sangat ragu dengan KPU pusat, kredibilitasnya hancur setelah di hadapan sidang MK sangat terlihat ketidaksiapannya,” tutup anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.


Baca Juga:


Sebelumya, dalam pernyataan di depan Majelis Hakim MK, Ketua KPU Arief mengaku kesulitan mendatangkan saksi dan perangkat kelengkapan KPU lantaran tiket menuju Jakarta sulit didapatkan di masa arus balik lebaran seperti saat ini.


Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK. [trs]

Lanjut Baca

Hukum

Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi

Diterbitkan

pada

Prabowo-Sandi

VAZNEWS.COM – Tim hukum 02, Bambang Widjojanto mengatakan ketidak hadiran Prabowo-Sandi di sidang perdana MK demi menjaga marwah konstitusi.


Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi. Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 digelar hari ini. Sidang Mahakamah Konstitusi (MK) berlangsung tanpa kehadiran pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selaku pemohon.

Ketidakhadiran mereka untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri.


Baca Juga:


Begitu dikatakan Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto sebelum membacakan permohonan gugatan perkara di hadapan majelis hakim dan pihak terkait, tim hukum Joko Widodo-Maruf Amin.

“Mohon maaf, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno tidak hadir karena beliau ingin menjaga marwah konstitusi, tapi hatinya ada di dalam ruangan ini,” kata Bambang di ruang sidang MK, Jumat (14/6).

Selanjutnya, BW memperkenalkan anggota tim hukumnya dimulai Denny Indrayana, Teuky Nasrullah, Lutfhi Yazid, dan Zulfatri.


Baca Juga:


Adapun sembilan hakim konstitusi yang menyidang gugatan Pilpres ini yaitu Anwar Usman selaku ketua, Aswanto, I Dewa Gede Palguba, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddim Adams.

Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi [rml]

Lanjut Baca

Trending