Terhubung dengan VAZnews.com

Nasional

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi

Diterbitkan

|

VAZNEWS.COM Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu, berisi sejumlah saran untuk Jokowi dalam menghadapi situasi politik terakhir khususnya dalam hal munculnya aksi-aksi demonstrasi.

Rizal melihat beberapa hari belakangan ini, Indonesia mengalami sebuah runtutan kejadian traumatik dan sangat menyedihkan. Polisi menghadapi ratusan ribu demonstran, yang menyampaikan hak-hak konstitutional mereka, dengan melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

“Mereka dihadapi dengan tindakan yang brutal. Rakyat tak bersalah dipukuli atau ditembaki. Sangat banyak yang terluka, dan beberapa lainnya tewas dengan mengenaskan,” kata Rizal dalam surat terbukanya yang diterima VIVA, Jumat, 24 Mei 2019.

Namun, Rizal mengatakan tak ada tanda-tanda rakyat yang memperjuangkan hak-hak demokratis mereka itu menjadi takut. Walaupun menghadapi intimidasi dan kebrutalan tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin dihadapi dengan kekerasan, semakin bertambah gairah perlawanan yang akan membawa bangsa ini masuk ke situasi konflik, yang tentu saja tidak diinginkan oleh siapapun dan tidak menguntungkan siapapun.

“Hal tersebut harus dihindari karena kita semua menginginkan masa depan yang cerah untuk rakyat dan bangsa kita,” ujarnya.

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Dalam rangka mengembalikan kedamaian dan untuk menjaga demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, berikut ini adalah saran Rizal kepada Jokowi selaku presiden:


Baca Juga:


Pertama, pemerintahan Anda harus menghentikan kriminalisasi terhadap oposisi, terutama tuduhan pengkhianatan (treason, makar). Sebagai presiden, Anda seharusnya mengetahui dan memahami bahwa tindakan makar hanya dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata yang mencoba menggulingkan pemerintahan. Tokoh-tokoh oposisi tidak pernah menganjurkan tindakan makar, karena memang mereka bukan kelompok bersenjata dan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan sebagai patriot, mereka juga tak akan melakukan hal itu.

Mereka, seperti banyak tokoh-tokoh lainnya, mendukung hak-hak rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 e, untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Rakyat melakukan protes damai melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

Jika pemerintahan Anda terus menggunakan tuduhan-tuduhan makar, sebagai alat intimidasi dan pemberangusan terhadap perbedaan pendapat, Anda harus sadar akan konsekuensinya. Cara itu hanya akan membenarkan pendapat-pendapat bahwa Anda dan pemerintahan Anda tidak ada niat untuk menyelesaikan perselisihan kecurangan secara adil dan imparsial. Sikap tersebut justru akan semakin memperkuat tekad rakyat untuk berdiri dan memperjuangkan demokrasi dan hak-hak konstitutional mereka. Jika ini terjadi, akan semakin merusak legitimasi Anda sebagai presiden.

Kedua, merupakan hal yang sangat penting bahwa Anda memerintahkan aparatur keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstran. Agar polisi diperintahkan untuk tidak menggunakan amunisi lethal dan tajam.

da yang mengatakan bahwa Anda bisa membohongi orang beberapa kali, tapi tidak setiap waktu. Tapi dengan kemajuan media sosial saat ini, nyaris tidak mungkin membohongi semua rakyat.

Di samping penembakan orang, kita telah melihat penggunaaan cara-cara kekerasan yang tidak berperasaan dan brutal untuk melawan demonstran. Kita melihat orang terluka parah terbaring di jalanan dan dibawa ke rumah sakit.

Dengan menutup mata terhadap tindakan kekerasan aparat, menunjukkan sikap tidak jujur dan sikap anti-demokrasi.

Tindakan kekerasan oleh aparat hanya akan memicu kemarahan dan tindakan anarkis di jalanan. Sebagai  presiden, Anda harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan aparat tidak menggunakan kekerasan untuk melawan demonstrasi.


Baca Juga:

Ketiga, dan yang paling penting, Anda harus mencari solusi yang adil dan imparsial terhadap perselisihan kecurangan yang sistematis dan massive pada pemilihan presiden. Perselisihan ini, pada pokoknya, adalah akar penyebab dari protes dan konflik yang tidak menguntungkan siapapun. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan demokrasi kita.

Kita semua memahami bahwa pemerintahan dan sistem pengadilan tidak kebal dan sangat permisif terhadap politik uang dan kepentingan partisan elite, dan sering dengan mudah mengabaikan kepentingan dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, sebagai presiden, Anda harus mengambil setiap langkah pencegahan yang perlu untuk memastikan proses pencarian kebenaran tentang kecurangan betul-betul dilakukan secara jujur dan adil.

Untuk hal ini, saya telah mengusulkan dan memohon kepada pemerintah untuk meminta KPU, membuka semua data untuk dilakukan audit forensik yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan dari kedua kubu. Hal ini penting agar pemerintah menyetujui untuk memenuhi permintaan audit forensik.

Dengan melakukan itu, pemerintah bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional bahwa tindakan mereka itu jujur, transparan dan adil, yang akan membuka pintu resolusi perdamaian. Tindakan itu adil dan sangat beralasan, dan tidak ada alasan pemerintah untuk menolak permintaan tersebut. Jika pilpres ini betul-betul jujur dan adil seperti yang dikatakan oleh pemerintah, kenapa mereka harus takut untuk melakukan audit forensik terhadap KPU.

Sebagai penutup, sebagai teman Anda dan bekas menteri, saya percaya Anda tentu masih ingat bahwa pengangkatan Anda untuk menjadi presiden pada 2014 disambut dengan kegembiraan luar biasa dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Sekarang, hampir lima tahun kemudian, Anda duduk di persimpangan jalan, bagaimana Anda menyelesaikan krisis bangsa ini akan menentukan legacy Anda sebagai presiden. Dengan harapan besar, saya dan seluruh bangsa Indonesia, berharap bahwa Anda bisa bertindak secara bijak demi kepentingan kolektif bangsa kita. (vv)

Komentar

Ekonomi

Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina

Diterbitkan

|

Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina

VAZNEWS.COM – Eks cawapres 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku pernah memiliki cerita yang tidak mengenakkan saat berbisnis dengan pengusaha asal Cina. Ia mengatakan semua tenaga kerja didatangkan dari China.


Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina. Di balik kisah suksesnya, ternyata pengusaha nasional Sandiaga Uno memiliki pengalaman buruk terkait berbisnis dengan pengusaha China.

Pengalaman itu terjadi saat dirinya bekerja sama dengan pihak Cina dalam proyek pembangunan pembangkit listrik di wilayah Indonesia.

“Saya pernah mengalami sewaktu membangun pembangkit listrik, awal-awalnya berjalan baik, senang-senang saja tapi ternyata begitu selesai dibangun, sewaktu pengoperasian, semua tenaga kerja didatangkan dari China.


Baca Juga:


Bahkan tukang masaknya juga dari China,” ujar Sandiaga dalam diskusi “Indonesia Menanggapi Mega Proyek Cina One Belt One Road (OBOR)” di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu berharap kejadian yang sama tidak terulang lagi. Indonesia, lanjut dia, harus belajar dari kesalahan yang pernah dilakukannya.

“Kita jangan hanya jadi penonton, kita coba jadi pemain inti. Jangan juga jadi pemain cadangan, harus jadi pemain inti,” kata Sandiaga.

Ketika investasi tidak berhasil dijalankan, dampaknya tentu tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Sandiaga, hal itu jelas sangat merugikan.

Sandiaga paham bahwa setiap investor pasti mencari keuntungan. Caranya dengan menekan biaya serendah-rendahnya, kemudian pergunakan kekuatan modal yang dimiliki untuk mendapat peluang yang terbaik bagi investor.

Baca Juga: Sandiaga: Akan Lebih Terhormat Bila Saya Jadi Oposisi Pemerintah

Indonesia sebagai negara yang menerima investasi tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan cermat dan cerdas. Hal ini untuk memastikan agar tidak ditekan.

“Kita investasi bersama di sini, harus sama-sama untung investasinya,” kata Sandiaga.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Nasional

Listrik Mati Massal, DPR Desak Jokowi Copot Menteri ESDM-BUMN

Diterbitkan

|

Oleh

Listrik Mati Massal, DPR Desak Jokowi Copot Menteri ESDM-BUMN

VAZNEWS.COM – Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu menilai Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno pantas untuk dicopot. Ia mengatakan Peristiwa Listrik Mati Massal adalah tanggung jawab mereka.


Listrik Mati Massal, DPR Desak Jokowi Copot Menteri ESDM-BUMN. Gus Irawan Pasaribu menilai Ignasius Jonan dan Rini Soemarno adalah orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa mati listrik massal di sebagian Pulau Jawa, Minggu (4/8/2019)

Atas peristiwa tersebut, menurut Irawan kedua nama di atas layak untuk copot.

“Ini tanggung jawab Meneg BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti,” kata Irawan kepada wartawan, Senin (5/8/2019).

Menurut Irawan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengganti para menteri di kabinet.


Baca Juga:


Politisi Gerindra itu mendorong Jokowi segera melakukan reshuffle tanpa harus menunggu masa jabatan berakhir pada Oktober 2019.

“Lagian kan presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir,” ujarnya.

Dia menyoroti soal kekosongan kursi Dirut PLN sejak Sofyan Basir terjerat kasus hukum di KPK terkait suap PLTU Riau-1. Menurut Irawan, hal itu turut memengaruhi kinerja PLN.

“Persoalan ini sangat amat serius, presiden pun menaruh perhatian hingga datangi Direktur PLN. Saya khawatir dengan tidak adanya Dirut definitif di PLN, sehingga tidak ada yang berani ambil inisiatif,” ucap Irawan.

“Jadi, bila ada pandangan Dirut PLN dipecat, pantas aja. Masalahnya dirutnya nggak ada, dan kekosongan ini seolah dibiarkan, bahkan Plt-nya pun sebentar-sebentar diganti,” imbuh dia.

Irawan berharap kejadian serupa tak terulang lagi. Ia mendorong PLN membuat sistem yang mumpuni agar permasalahan di satu titik tidak berdampak luas.

“Ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan PLN, ini kejadian berulang yang tidak boleh terjadi lagi. Harus dibuat contingency plan dan system control agar bila ada masalah di satu titik lokasi dampaknya bisa dilokalisasi, sehingga tidak berdampak luas,” tegasnya.

Terkait peristiwa listrik padam massal ini, Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi akan menggelar rapat dengan direksi PLN pada Selasa (6/8) besok. DPR meminta penjelasan dari PLN terkait peristiwa tersebut.

Baca Juga: Kasus Ikan Asin, Polisi Perpanjang Masa Tahanan Pablo Benua dan Rey Utami

“Pimpinan Komisi VII mengundang direksi PLN. Karena posisi sekarang kan masih reses, jadi tidak mungkin manggil anggota. Jadi perwakilan pimpinan yang di Jakarta untuk hadir,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kepada wartawan, Senin (5/8). (Alf)


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Daerah

KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1

Diterbitkan

|

Oleh

KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1
Photo: © Disediakan oleh Suara.com

VAZNEWS.COM – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengakui banyaknya permainan formuli C1 di tingkat bawah yang mengakibatkan situng tak kunjung rampung.


KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1. Komisioner KPU, Pramono Ubaid mengatakan Sistem Perhitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 tak rampung karena permainan suara di tingkat bawah.

Pramono menjelaskan potensi manipulasi suara besar terjadi pada pemilihan legislatif.

“Kami mendeteksi daerah-daerah yang upload Situng-nya lambat di Pemilu 2019, itu terindikasi di daerah-daerah di mana memang C1 sudah berantakan karena banyak permainan-permainan itu,” ujar Pramono dalam diskusi di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Pramono mengaku, petugas-petugas uploader tak berani mengunggah data ke Situng karena form C1-nya sudah banyak yang terkontaminasi sejak di tingkat bawah.


Baca Juga:


“Banyak permainan-permainan di tingkat bawah, jadi mereka mau upload enggak berani karena sudah diacak-acak,” jelas Pramono.

Pramono tak merinci secara jelas daerah mana yang dimaksud terkait formulir C1 yang berantakan sejak di tingkat bawah. Namun hingga Rabu (31/7/2019), Situng untuk Pileg 2019 baru selesai 98,74 persen, sedangkan untuk Pilpres 2019 di angka 99,42 persen.

Sementara untuk provinsi-provinsi yang belum merampungkan Situng pileg diantaranya adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kemudian ada juga Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Pramono menegaskan potensi manipulasi suara sangat besar terjadi di pileg 2019. Sebaliknya, potensi itu kecil berlaku di pilkada dan pilpres. Oleh karenanya, KPU optomistis mampu menerapkan Situng alias e-rekap di Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Baca Juga: Keputusan Berani Bawaslu: Quick count Melanggar, Situng KPU Salah!

“Situng ini kita jadikan mekanisme yang formal, maka dia bisa memangkas proses rekap berjenjang di atasnya yang berbelit-belit itu,” ujar Pramono.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Trending