Terhubung dengan VAZnews.com

Nasional

Rizal Ramli ke Luhut, Dia Berhak Dapat Gelar Dubes Kehormatan Cina

Diterbitkan

|

Rizal Ramli ke Luhut, Dia Berhak Dapat Gelar Dubes Kehormatan Cina
Photo: © Disediakan oleh Merdeka

VAZNEWS.COM – Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli merasa geram dengan manuver Luhut Binsar Panjaitan yang mempersilahkan China mencampuri masalah BPJS.


Rizal Ramli ke Luhut, Dia Berhak Dapat Gelar Dubes Kehormatan Cina. Rizal Ramli mengkritik ide Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang ingin memuluskan perusahaan asuransi China memberi bantuan atas masalah BPJS Kesehatan.

Perusahaan asuransi asal China yang dimaksud adalah Ping An Insurance. Luhut mengatakan perusahaan ini menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem Teknologi dan Informasi (TI) BPJS Kesehatan. Ping An Insurance sendiri merupakan holding jasa keuangan asal China.

“Ada pejabat sok jago panggil aja China, ini pejabat setiap ada masalah China lagi China lagi,” kata Rizal Ramli dalam sebuah diskusi di Kompleks Parleman, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).


Baca Juga:


Rizal Ramli merasa Luhut Binsar Panjaitan selalu mengamdalkan China terkait permasalahan dalam negeri, sehingga ia melebeli Luhut sebagai ‘Dubes Kehormatan Cina’.

“Saya bilang pejabat (Luhut) tersebut berhak dapat gelar duta besar kehormatan Beijing, China di Jakarta,” imbuhnya lagi.

Menurut pakar ekonomi itu, kerjasama tersebut memiliki potensi yang sangat berbahaya, bisa mengancam kedaulatan nasional. Alasannya, pihak perusahaan asing tersebut bisa dengan leluasa mengakses data masyarakat yang mengikuti BPJS Kesehatan.

“Kebayanag enggak, nanti kalau data sistemnya (BPJS Kesehatan Indonesia) masuk dia kuasai data kesehatan kita. Bisnis model hari ini siapa yang punya data dia yang menang. Kalau data 160 juta nasabah BPJS sama saja nyerahin leher kita ke sana,” jelasnya.

Rizal menghimbau, siapapun pejabat mestinya tak memiliki mental ketergantungan dengan negara lain. Pejabat negara harusnya, kata Rizal, harus lebih dulu memikirkan kepentingan rakyat dan ketahanan nasional.

“Sebelum saran sesuatu, pikirkan kepentingan rakyat, ketahanan nasional. Ada pejabat mantan tentara (Luhut Binsar Panjaitan, Red) kok enggak ngerti prinsip ketahanan nasional,” ujarnya dengan nada heran.

Setelah berita tersebut mencuat, Luhut kemudian membantah dan memastikan tidak ada kerja sama antara Ping An Insurance dengan BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan adanya informasi kerja sama kedua instasi dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Kemelut BPJS Kesehatan, Fahri Pertanyakan Keseriusan Pemerintah

Luhut mengaku dirinya hanya sebatas mempertemukan kedua belah pihak untuk saling bertukar pengalaman. Di mana, perusahaan asuransi asal Cina, Ping An tengah berkembang melalui sistem teknologi untuk membantu pengembangan bisnis.

“Saya tidak tahu, saya cuma sebatas masukan aja. Intinya saya hanya mempertemukan saja,” kata Luhut, saat ditemui wartawan di Kantornya, Jakarta, Senin (2/9/2019)

Komentar

Nasional

Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

Diterbitkan

|

Oleh

Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW
Photo: © Disediakan oleh Merdeka

VAZNEWS.COM – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Wiranto yang menyebut permasalahan Karhutla adalah tangggung jawab daerah.


Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegur pemerintah daerah Riau terkait kebakaran hutan dan lahan Karhutla.

Wiranto mengatakan seharusnya pemerintah daerah mampu mandiri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi.

Permasalahan Karhutla, menurut Wiranto, adalah tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari tingkat kepala desa, hingga Gubernur.

Hal tersebut dikataka Wiranto dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan topik penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).


Baca Juga:


Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat hanya berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama terjadi setiap tahunnya.

“(Kebakaran hutan) Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada (pemerintah) pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini (karhutla) dan tahu harus berbuat apa,” tegas Wiranto, seperti dilansirlaman Republika.

Jokowi bagikan sertifikat tanah

Presiden RI, Joko Widodo terlihat sedang membagi-bagikan sesuatu kepada Masyarakat.

Said Didu, melalui akun twitter pribadi miliknya menanggapi pernyataan Wiranto yang menyebut kebakaran hutan di Riau adalah domain pemerintah daerah (pemda).

Eks Sekretaris Kementerian BUMN itu, dalam cuitannya seolah mengkritik pernyataan tersebut dengan mengungkit kepala negara (Jokowi) yang sempat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat bawah.

Baca Juga: Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi

“Pembagian sertifikat tanah adalah domain Ketua RW. Itu saja”, tulisnya di akun twitter @msaid_didu, selasa (17/9/2019).

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi sempat turun langsung membagi-bagikan sertifkat tanah kepada masyarakat dalam kunjungannya ke daerah-daerah.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Nasional

Aset Negara Di DKI Jakarta Kabarnya Akan Ditawarkan Pihak Swasta

Diterbitkan

|

Aset Negara Di DKI Jakarta Kabarnya Akan Ditawarkan Pihak Swasta
Photo: © Disediakan oleh Merdeka.com

VAZNEWS.COM – Kabar tentang pindahnya Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kaltim memberikan peluang bagi pihak swasta untuk mengelola aset negara


Aset Negara Di DKI Jakarta Kabarnya Akan Ditawarkan Pihak Swasta. Aset milik Negara yang berada di DKI Jakarta dengan potensi lebih dari Rp 1.100 T,  kabarnya akan ditawarkan ke swasta untuk dikelola setidaknya pada 2020 mendatang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan. “Kemungkinannya menurut perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini setelah evaluasi aset. Potensi aset milik Negara mencapai angka di atas Rp1.100 triliun. Dan semua itu berkaitan dengan pembangunan ibu kota baru, ada sekitar setengahnya yang nantinya dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta”.  Rabu (18/9/2019).


Baca Juga:


Bentuk kerja sama tersebut salah satunya yaitu berbentuk Build Operate Transfer (BOT). BOT merupakan salah satu bentuk pendanaan proyek yang memungkinkan swasta turut andil dari pendanaan, merancang dan membangun.

“Kita menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan barang milik negara yang paling mungkin menarik bagi swasta ada dua. Ada yang build operate transfer dan juga bangun guna serah maupun yang bersifat kerjasama pemanfaatan dengan suatu durasi waktu 30 tahun kira-kira”. Sambung Bambang.


Baca Juga:


Selain itu Kepala Bappenas juga menekankan. Ada beberapa bagian aset milik Negara yang secara kepemilikan tidak dapat diserahkan kepada swasta. Seperti contohnya, sekolah dan rumah sakit, yang merupakan fasilitas umum. Diproyeksikan, swasta baru dapat melakukan penawaran untuk pengelolaan kepemilikan aset milik Negara yang berada di DKI Jakarta mulai tahun 2020. Setelah masterplan pembentukan ibu kota baru selesai.

“Kemungkinan paling cepat tahun depan. Karena kita harus menyelesaikan dulu master plan dari ibu kota baru ini. Masterplan dapat selesai seluruhnya segera di tahun ini” pungkas Bambang.

 

Lanjut Baca

Nasional

Aset Negara Untuk Pindah Ibu Kota Negara Terhitung Rp 1.100 T

Diterbitkan

|

Aset Negara Untuk Pindah Ibu Kota Negara Terhitung Rp 1.100 T
Photo: © Disediakan oleh detikcom

VAZNEWS.COM – Pemerintah mengatakan miliki aset sekitar Rp 1.100 triliun di Jakarta saat ini.


Aset Negara Untuk Pindah Ibu Kota Negara Terhitung Rp 1.100 T. Teka-teki akan dipindahkanya ibu kota Negara Indonesia mengundang banyak pertanyaan dari rakyat Indonesia. Dari mana anggaran dana yang akan digunakan Pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota Negara ini.

Pemerintah Indonesia mengklaim miliki aset sekitar Rp 1.123 T di Ibu Kota saat ini yaitu Jakarta. Aset ini dinilai bisa menjadi modal pendanaan dalam pemindahan ibu kota Negara Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro. Ia mengatakan jika aset tersebut diperoleh berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian Keuangan. Namun, jumlahya masih di proses oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Baca Juga:


“Revaluasi aset Negara di Jakarta hasil hitungan Ditjen Kekayaan Negara, hasil sementara di atas Rp 1.100 triliun. Tapi ini semua masih di proses oleh audit BPK”. Ungkap Bambang saat berada di kantornya, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Bambang menyatakan, aset-aset itu berbentuk fisik atau disebut juga Barang Milik Negara (BMN). BMN itu sendiri mulai dari gedung-gedung pusat pemerintahan seperti kantor-kantor kementerian, komplek MPR-DPR, hingga kompleks rumah dinas para pejabat Negara.

Bambang kembali menuturkan. “Ini tidak hanya kantor kementerian, DPR/MPR, rumah dinas saya saat ini di Jakarta pun aset pemerintah”. Kesemua aset itu nantinya akan dijadikan sebagai modal melalui kerja sama pengelolaan aset. Setidaknya ada sekitar Rp 600 triliun nilai aset yang bisa dikerjasamakan menurutnya.

“Sebagian dari aset itu sekitar Rp 500-600 triliun dapat dioptimalkan untuk dikerjasamakan pada kerja sama pengelolaan aset” ungkap Bambang.

“Jadi pembiayaan APBN diperoleh dari hasil kerja sama pemanfaatan aset. Serah guna bangunan, dan lain-lain sebagainya. Intinya pembiyayaan dari APBN didapat dari pengelolaan BMN, bukan dari penerimaan pajak” pungkas Bambang.

Lanjut Baca

Trending