Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil

Diterbitkan

|

VAZNEWS.COM – Terkait sengketa pilpres 2019, Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap negarawan dan dapat menghasilkan putusan yang adil.


Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan akan mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cawapres Sandiaga Uno mengatakan, gugatan sengketa akan diajukan pihaknya pada hari ini, Jumat (24/5). Tim yang akan menggugat ke MK itu, imbuhnya, akan dikomandoi langsung oleh Hashim Djojohadikusumo.

“Pak Prabowo dan saya menunjuk penanggung jawab untuk gugatan ke MK ini akan dikomandoi Pak Hashim Djojohadikusumo,” kata Sandi, Kamis (23/5) kemarin.


Baca Juga:


Pemilu 2019 secara resmi telah masuk ke tahap sengketa Pemilu. Tak hanya pasangan capres-cawapres, seluruh partai politik juga dapat mengajukan gugatan ke MK.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berharap, seluruh Hakim MK mampu bekerja profesional sehingga menghasilkan putusan yang adil.

“Ketika masalah sudah digeser ke MK, kita minta Hakim MK jadi negarawan yang adil yang sejati,” tulisnya di Twitter, Kamis (23/5).

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil.“Agar apapun yang diputuskan bisa diterima. Tidak boleh sedikitpun berpikir partisan,” imbuh Refly. [rmol]

Dalam cuitannya, Refly mengaku ditelpon seseorang yang memintanya untuk bergabung kesalah satu paslon dalam menangani sengketa pemilu di MK, namun ia memilih bersikap netral.

Seorang kawan telepon saya pagi ini, minta bergabung ke Tim Paslon untuk sengketa di MK. Suatu kehormatan, tp saya menolak. Sy sdh ambil sikap netral di Pilpres ini, tdk ke 01 atau 02. Biarlah sy jd pengamat sj, trmsk mngamati MK nanti

Komentar

Hukum

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall

Diterbitkan

|

Oleh

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall
Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – DPR akan segera sahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pasal terkait cuti bersyarat bagi narapidana (Napi) dinilai kontroversi.


DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall. Sejumlah pasal dinilai terlalu meringankan dan melonggarkan sanksi bagi napi dalam menjalankan masa tahanannya. Pasal 9 dan 10 dalam RUU tersebut menjadi kontroversial terkait hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi napi.

DPR rencananya akan segera mengesahkan RUU PAS tersebut. Kabarnya pengesahan Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.

Muslim Ayub, anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan hak cuti bagi napi bisa digunakan untuk keluar lapas dan pulang ke rumah termasuk jalan-jalan ke mall. Dalam bepergian, napi mendapt pendampingan dari petugas lapas.


Baca Juga:


“Terserah kalau dia (tahanan) mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan? Kan bisa ngambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” kata Muslim, Jumat (20/9/2019).

Terkait hak cuti, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi bagi para napi. Namun demikian, Muslim mengatakan akan ada turunan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang membahas lebih lanjut persoalan teknis tersebut.

“Nanti (hak cuti Napi) diatur di Peraturan Pemerintahnya. Kita tidak bisa memastikan, Peraturan Pemerintah ini akan keluar dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti,” ujar Muslim.

Oleh sejumlah elemen masyarakat, aturan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang PAS ini sangat menguntungkan dan meringankan terutama bagi napi korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai UU tersebut sangat menguntungkan napi korupsi.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

“Sangat jelas dan terang benderang (menguntungkan napi korupsi), UU KPK dan UU Pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi,” kata Donal.

“Dua produk hukum ini (UU KPK dan UU PAS) membuat koruptor semakin susah diproses, sementara yang terjerat semakin cepat untuk keluar,” sambung Donal.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Hukum

Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi

Diterbitkan

|

Oleh

Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi
Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menganggap Presiden Jokowi dan DPR terkesan menutup diri dan mengabaikan suara rakyat. Jokowi akhirnya mengesahkan revisi UU KPK.


Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi. Arif Maulana kesal terkait sikap Pemerintah dan DPR yang pada akhirnya mengesahkan revisi UU KPK. Menurutnya Jokowi dan DPR sudah mengkhianati amanat reformasi.

“Amanat reformasi sudah dikhianati oleh Presiden Jokowi dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Reformasi (sudah) dikorupsi, demokrasi dikorupsi, dan amanat reformasi kita juga (ikut) dikorupsi,” kata Arief, kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Selain mengatakan Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi, Arif Maulana juga menilai proses pengesahan revisi UU KPK sudah cacat secara formil sejak awal. Apalagi dalam prosesnya, menurut Arif pemerintah dan DPR seakan menutup diri.


Baca Juga:


Dengan disahkannya revisi UU KPK, hal ini menurut Arif telah membuktikan ada upaya nyata dalam pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

“Suara rakyat diabaikan, sengaja diabaikan bahkan, dan tidak dipedulikan oleh DPR yang katanya wakil rakyat, dan oleh Presiden (Jokowi) yang dipilih oleh rakyat.” ujar Arif.

“Kurang apalagi ketika ratusan (dosen) guru besar, kampus, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan sipil yang lain menyampaikan pesan jangan lemahkan KPK,” katanya menambahkan.

“Mereka menolak revisi UU KPK, karena itu jelas akan memangkas berbagai kewenangan penting yang dimiliki lembaga antirasuah KPK. Dan juga akan mengebiri independensi KPK, kurang apa lagi sehingga mereka (Pemerintah-DPR) masih tutup mata dan mengesahkan RUU KPK,” katanya.

Baca Juga: Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam rapat paripurna DPR telah mengetuk palu sebagai penanda disahkannya revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK .

Berbagai penolakan dari Rakyat tak mempengaruhi DPR dan pemerintah. Perubahan UU KPK ini tetap disahkan oleh Jokowi dan dipastikan akan menjadi undang-undang yang sah.

Lanjut Baca

Hukum

Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar

Diterbitkan

|

Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar
Photo: © Disediakan oleh vivanews

VAZNEWS.COM – Ahli Hukum Pidana, Kapitra Ampera menilai kelompok yang menolak usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan perbuatan makar.


Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar. Ahli Hukum Pidana, Kapitra Ampera mengatakan hak legislasi pembuatan Undang-undang ada pada DPR RI bersama dengan Presiden.

Sedangkan, KPK menurutnya lahir karena Undang-undang itu sendiri sehingga KPK harus tunduk pada UU tersebut.

“Fenomena penolakan revisi UU KPK dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar,” ujar Kapitra di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurutnya apabila ada kelompok masyarakat yang menilai revisi UU KPK bertentangan dengan konstitusi, maka ada jalur tersendiri yang dapat ditempuh. Ada mekanisme yang telah diatur oleh Undang-undang untuk melakukan penolakan revisi uu tersebut.


Baca Juga:


Jalurnya, kata Kapitra, adalah mengajukan konstitusional review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang itu baik untuk sebagian maupun keseluruhan.

“Apabila UU dianggap bertentangan dengan Undang-undang lainnya, maka dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Itulah jalan konstitusional dan demokratis dalam negara hukum dan demokrasi,” ujar Kapitra.

Menurutnya penggalangan massa merupakan bentuk subversif jaman kuno, tentu hal tersebut adalah preseden buruk yang menciderai hukum dan demokrasi.

“Jadi bukan dengan menggalang people power ketika lembaga/institusi negara menjalankan fungsinya,” sambungnya lagi.

Baca Juga: Jokowi Minta Yasonna Laoly Pelajari Draf Revisi UU KPK

Sebagai informasi, DPR telah mengusulkan adanya perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat paripurna di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Kamis (5/9/2019).

Ada beberapa poin yang menjadi usulan untuk merevisi UU KPK, diantaranya dibentuk Dewan Pengawas KPK, pengaturan tentang penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK. Poin berikutnya, penyelidik harus dari kepolisian tidak independen dan penuntutan koordinasi dengan kejaksaan agung.


Source

Lanjut Baca

Trending