Terhubung dengan VAZnews.com

Politik

Siap-siap, Pembatasan Media Sosial Jilid II akan Diberlakukan

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh IDN Times

VAZNEWS.COM – Pemerintah kemungkinan akan kembali melakukan pembatasan media sosial. Hal ini dilakukan untuk meredam konten yang menghasut dan memecah-belah jelang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Siap-siap, Pembatasan Media Sosial Jilid II akan Diberlakukan. Kementerian Komunikasi dan Informatika kemungkinan akan menerapkan kembali pembatasan media sosial menjelang pembacaan keputusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan dilakukan pada 28 Juni mendatang oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini sudah dibahas secara internal antara Menkominfo Rudiantara bersama Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.

“Posisi mereka akan standby melihat situasi. Jika memang banyak konten yang menghasut dan memecah-belah sama seperti saat kerusuhan tanggal 22 Mei kemarin, maka kita akan lakukan lagi (pembatasan media sosial).


Baca Juga:


Tapi itu pilihan terakhir jika tidak ada lagi skenario,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kominfo, Ferdinandus Setu, di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.

Meski begitu, lanjut Ferdinandus, pihaknya akan terlebih dahulu melihat penyebaran konten yang sifatnya menyesatkan dan seberapa banyak jumlahnya. Dengan demikian barulah bisa mengambil tindakan.

Pembatasan media sosial akan dilakukan berdasarkan rekomendasi Mesin Sensor Internet atau AIS. Misalnya, ada konten yang persebarannya mencapai 600-an dalam hitungan detik. Pembatasan akan dilakukan karena jika tidak akan semakin berbahaya.

Konsep pembatasan media sosial akan sama seperti kemarin, hanya pada video dan gambar, tidak menyeluruh. Sikap ini akan dilakukan tanpa pengumuman.

“Nanti akan ada rapat antara Menkominfo Rudiantara dan Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan bersama dan Menkopolhukam Wiranto,” jelasnya.

Sementara itu, Rudiantara mengatakan ketika 22-24 Mei 2019, rata-rata URL (Uniform Resource Locator) untuk mendistribusikan informasi salah atau hoax jumlahnya mencapai 600-700. Tapi setelah tiga hari jumlahnya langsung turun menjadi sekitar 300-an.


Baca Juga:


Ia melanjutkan jika keputusan pembatasan media sosial sudah dikoordinasikan dengan kementerian lain, dengan syarat, apabila situasi tidak mengancam atau membahayakan. “Kalau situasinya tenang tidak akan dilakukan,” ungkap Rudiantara.

Siap-siap, Pembatasan Media Sosial Jilid II akan Diberlakukan. [viva]

Komentar

Hukum

Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno

Diterbitkan

pada

Oleh

Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Polemik posisi Cawapres 01 Maruf Amin terus berhembus. Ekonom senior Rizal Ramli dan mantan Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut berkomentar


Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. Rizal dengan tegas menyebut jabatan Maruf di dua bank syariah itu masuk ke ranah etika yang tidak pantas dilakukan oleh sosok yang hendak menjadi orang nomor dua di republik ini.

Rizal mencontohkan apa yang dilakukannya setiap kali ditunjuk sebagai menteri atau menko, baik di era Presiden Abdurrahman Wahid maupun di era Presiden Joko Widodo.

Setiap kali ditunjuk sebagai menteri, Rizal Ramli selalu mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN dan di perusahaan swasta.


Baca Juga:


“Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,” ujar Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya.

“RR setiap  kali ditunjuk sebagai Menteri (Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Menko Maritim), melepaskan semua jabatan sebagai Preskom di BUMN maupun swasta,” sambungnya.

Pernyataan Rizal Ramli kemudian diamini oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Ia membandingkan langkah Maruf dengan keputusan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang rela melepas jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Demi etika, Pak Sandiaga Uno melepas jabatan Wagub, padahal tidak dilarang oleh Undang-Undang,” singkat Said Didu.

Sandiaga Uno diketahui menjadi pasangan Anies Baswedan saat Pilkada DKI tahun 2017 silam. Keduanya kemudian terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur setelah mengalahkan kandidat petahana saat itu.


Baca Juga:


Namun, jabatan sebagai Wakil Gubernur direlakan begitu saja oleh Sandiaga Uno. Ia melepas jabatan itu saat resmi ditunjuk untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Padahal, saat itu Sandi diperkenankan oleh Undang-Undang untuk mengambil cuti ketimbang mengundurkan diri.


Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. [trs]

Lanjut Baca

Hukum

Jabatan Maruf Amin Di BUMN, RR: Selain Terlarang, Ada Etika yang Tidak Pantas

Diterbitkan

pada

Oleh

Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A

VAZNEWS.COM –  Soal jabatan calon wakil presiden KH Maruf Amin di sejumlah bank plat merah syariah masih jadi pembicaraan di kalangan politisi.


Rizal Ramli Singgung Jabatan Maruf Amin Di BUMN. Tim hukum Prabowo-Sandi mempermasalahkan jabatan Maruf Amin di BUMN dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Membahas persoalan ini dinilai semakin relevan setelah kuasa hukum 02 menyampaikan hal itu dalam sidang PHPU di MK yang digelar hari Jumat (14/6/2019).

Tokoh nasional, Rizal Ramli turut menanggapi terkai persoalan di atas. Menurut ekonom senior itu, selain terlarang, hal itu juga tidak pantas.


Baca Juga:


Rizal Ramli mencontohkan apa yang dilakukannya setiap kali ditunjuk sebagai menteri atau menko. Baik di era Presiden Abdurrahman Wahid maupun di era Presiden Joko Widodo.

Setiap kali ditunjuk sebagai menteri, Rizal Ramli selalu mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN dan di perusahaan swasta.

“Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,” ujar Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya.

“RR setiap  kali ditunjuk sebagai Menteri (Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Menko Maritim), melepaskan semua jabatan sebagai Preskom di BUMN maupun swasta,” sambungnya.

Pernyatan itu disampaikan RR untuk merespon pernyataan yang disampaikan Muhammad Said Didu dalam sebuah artikel yang menyoal jabatan KH Maruf Amin di sejumlah bank plat merah.


Baca Juga:


Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Preskom Semen Gresik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Preskom Bank BNI 46 di era Presiden Jokowi. [rml]

Lanjut Baca

Hukum

BW Singgung Dana Kampanye Jokowi, Begini Reaksi Keras TKN

Diterbitkan

pada

Oleh

Arya Sinulingga / Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf

BW Singgung Dana Kampanye Jokowi, Begini Reaksi Keras TKN. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Arya Sinulingga membantah tudingan kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW)  yang menyebut Jokowi menyumbangkan dana kampanye sebesar Rp 19,508,272. Ia menegaskan peryataan BW tersebut  hoax.

“Soal masalah kosong 02 yang mengadukan soal keuangan, itu Pak Jokowi enggak pernah nyumbang. Enggak ada itu, BW baca dimana itu, 02 itu baca laporan dimana. Dan kita sudah diaudit oleh akuntan dari KPU itu. Jadi sudah lolos,” kata Arya di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Dirinya menilai BW dan pengacara 02 salah informasi dan tak baca detail mengenai itu semua.

“Sampai mengatakan itu sudah hoaks juga itu. Pak Jokowi itu tidak ada nyumbang. Itu hoaks itu,” tegasnya.


Baca Juga:


Sebelumnya, BW menyatakan dalam melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye Jokowi pada 25 April 2019 sebesar Rp 19,508,272. Padahal, dalam LHKPN yang dilaporkan pada 12 April 2019, kekayaan berupa kas Jokowi sebesar Rp 6 miliaran.

Pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tersebut juga ditemukan sumbangan dari 3 kelompok Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan Pengusaha Muda Semarang. Total sumbangan Rp 33,9 miliar. Menurut BW alamat, NPWP, dan identitas pimpinan kelompok tersebut sama.

“Di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019, harta kekayaan berupa Kas dan Setara Kas hanya berjumlah Rp 6.109.234.704. Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 hari saja, harta kekayaan Ir Joko Widodo berupa Kas dan Setara Kas bertambah hingga sebesar Rp 13.399.037.326?” kata BW.(plt)


BW Singgung Dana Kampanye Jokowi, Begini Reaksi Keras TKN. [trs]

Lanjut Baca

Trending