Terhubung dengan VAZnews.com

Opini

Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung, Apakah Sejahterakan Rakyat?

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh IDN Times

Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung, Apakah Sejahterakan Rakyat?. Saya Hidayat Syarief, bukan ahli politik dan bukan ahli hukum tata negara. Saya hanyalah rakyat biasa yang sedang merasakan denyut-denyut dan gejolak kehidupan demokrasi di negeri yang kita cintai ini.

Sistem demokrasi sebagai produk reformasi 1998 dengan pemilihan langsung oleh rakyat belum menghasilkan kesejahteraan dan kedaulatan serta menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kejujuran, bahkan sepertinya menjauh dari tujuan tersebut.

Saya melihat dan merasakan bahwa sistem ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Karena basis pilpres itu persaingan antar calon maka pasti ada perselisihan antar pendukung yang satu sama lain punya kepentingan yang bertentangan.
Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya distintegrasi bangsa yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini banyak petugas yang menjadi korban hingga mencapai lebih dari 700 orang. Suatu jumlah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dana besar yang mencapai sekitar 25 T digunakan untuk hal yang mubazir seperti untuk mencetak jutaan kartu suara yang hanya dipakai sekali dan langsung dimusnahkan. Untuk itu entah berapa banyak pohon yang harus ditebang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan.

Bayangkan kalau dana sebesar itu digunakan untuk pengayaan sekolah misalnya. Jika untuk setiap sekolah disediakan dana 500 jt maka akan ada 50 ribu sekolah yang terbantu. Jika setiap sekolah rata-rata ada 200 murid maka akan ada 10 juta murid yang tercerahkan. Suatu jumlah yang sangat besar dan signifikan untuk masa depan kemajuan bangsa.


Baca Juga:


Dalam penyelenggaraan pilpres ini juga disinyalir ada kecurangan. Kecurangan ini jelas-jelas menodai demokrasi dan tidak akan membawa kemaslahatan bagi rakyat, karena kesejahteraan tidak mungkin dibangun atas dasar kecurangan dan yang haq tidak bisa dicampurkan dengan yang bathil.

Sekarang bola sengketa pemilu sudah bergulir ke MK. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan pada MK untuk mempertahankan integritas dan imparsialitasnya sehingga mereka dapat memutuskan perkara dengan adil.

Kita patut menarik pelajaran dari penyelenggaraan pemilu tahun ini dan sistem yang kita anut.

Para pakar politik, ahli hukum dan pakar bidang lain yang relevan seyogyanya melakukan pemikiran ulang dan melakukan evaluasi secara mendasar, kritis dan komprehensif untuk mencari sistem demokrasi yang lebih cost effective, lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi rakyat, lebih damai dan mendamaikan, lebih beradab dan berkeberadaban serta lebih menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kejujuran.

Mungkin kita perlu kembali kepada sistem demokrasi berdasarkan Pancasila terutama sila keempat yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Akhirul kalam, semoga Allah melindungi bangsa kita dari berbagai macam bentuk kezaliman.
Aamiin ya rabbal alamin.!

Wassalam (*)


Oleh Prof. Hidayat Syarif


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Komentar

Opini

Pengamat: Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Diterbitkan

|

Pengamat Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf
Photo: © Disediakan oleh detikcom

VAZNEWS.COM – Menyimak penjelasan Presiden Jokowi kepada para pimpinan media soal komposisi kabinet, hampir dapat dipastikan banyak parpol yang bakal gigit jari.


Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf. Apalagi partai pendukung paslon 02 yang ingin merapat ke pemerintah. Termasuk Gerindra. Jangan terlalu terbuai mimpi mendapat banyak jatah kursi, konon pula pos-pos kementerian yang basah dan prestisius.Bisa masuk dan mendapat pos alakadarnya saja, sudah sangat beruntung.

Seperti pengakuan Jokowi, usunan kabinetnya sudah final. Ada menteri yang berusia di bawah 30 tahun. Ada yang berusia antara 30-40 tahun. Keduanya berasal dari kalangan profesional. Jokowi mengklaim, rekam jejak manajerialnya, bagus.

“Profesional akan mendapat porsi 55 persen, dan parpol 45 persen,” ujarnya.

Dengan rumus tersebut, berarti kalangan parpol hanya akan kebagian 15 kursi. Maksimal 16 kursi. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU jumlah kementerian sebanyak 34.

Mari berhitung berapa kira-kira jatah menteri yang akan didapat masing-masing parpol.

Pada Pilpres 2019 Jokowi-Ma’ruf diusung oleh 9 parpol : PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI. Belakangan Gerindra diajak masuk.


Baca Juga:


Jadi setidaknya akan ada 10 partai di koalisi pemerintah. Bila ditambah dengan Demokrat yang sudah menyatakan mendukung pemerintah, jumlahnya 11 parpol.

Ketua Umum PDIP Megawati dengan tegas minta Jokowi memberikan jatah kursi terbanyak kepada partainya. Permintaan yang sulit ditolak. Bagaimanapun Jokowi adalah kader dan petugas partai.

Seandainya jatah kursi menteri disamakan dengan kabinet Jokowi-JK, maka setidaknya ada lima menteri asal PDIP. Menko PMK Puan Maharani, Mensekab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkumham Jasona Laoly.

Oh iya tolong diingat, barangkali ada yang lupa, atau tidak tahu. Masih ada satu orang lagi ternyata, yakni Menkop Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Dengan PDIP mendapat jatah yang sama, maka tinggal tersisa 10-11 kursi. Bila benar Gerindra mendapat tawaran tiga orang menteri, maka jumlah yang tersisa untuk partai lain, tinggal 7-8 menteri. Sangat tidak masuk akal.

Mana mungkin Golkar, PKB, dan Nasdem bersedia mendapat jatah satu kursi sama dengan parpol lain, termasuk yang tidak lolos parlemen seperti Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

Lebih tidak mungkin lagi Golkar, PKB, dan Nasdem bersedia diberi kursi lebih sedikit dari Gerindra.

Masih tarik menarik

Dengan kalkulasi semacam itu, kendati Jokowi menyatakan susunan kabinet sudah final, namun sesungguhnya di balik layar masih jauh dari final. Sedang terjadi negosiasi, tarik menarik, dan tekan menekan menekan antar-kubu pendukung Jokowi.

Sikap Ketua Nasdem Surya Paloh yang belakangan sering sangat kritis terhadap pemerintah, adalah bagian dari proses itu. Ujungnya bisa bertemu dan tetap berada dalam kabinet. Atau kalau sampai tidak menemukan titik temu, berada di luar kabinet.

Berada di luar kabinet adalah opsi yang pasti sangat dihindari oleh parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf. Yang berada di luar koalisi saja ingin masuk, masakan yang di dalam malah keluar. Impossible. Hil yang mustahal.

Di luar parpol, perlu dicatat banyak kepentingan politik lain yang bermain di seputar Jokowi. Mulai dari kepentingan bisnis lokal maupun internasional, kelompok kepentingan di dalam negeri, dan kepentingan politik asing, terutama negara-negara adidaya seperti AS dan China.

Representasi kelompok kepentingan itu bisa tercermin dari berbagai figur “non” parpol seperti Luhut Panjaitan, AM Hendropriyono, Gories Mere, Moeldoko, Sri Mulyani, Rini Soemarno dan beberapa figur lainnya.


Baca Juga:


Sebagian dari mereka adalah proxy. Mereka harus tetap bertahan di lingkar kekuasaan, agar akses dan kepentingan mereka tetap terjaga. Hanya dengan begitu kartu mereka juga tetap hidup dan punya nilai politis dan bisnis.

Tak bisa dipungkiri, di luar parpol kelompok kepentingan ini mempunyai peran besar dalam “kemenangan” Jokowi. Hal itu pasti sangat dipahami oleh Jokowi.

Kelompok-kelompok kepentingan ini semuanya harus bisa diakomodasi oleh Jokowi. Pos kementerian yang diisi oleh para profesional, tidak selalu dapat diartikan mereka bebas dari kepentingan politik dan bisnis.

Bisa saja mereka adalah profesional yang berafiliasi dengan parpol, kepentingan bisnis lokal maupun multinasional, kepentingan kelompok agama dan kelompok tertentu, dan kepentingan negara-negara asing.

Menyadari banyaknya kepentingan semacam itu, maka sangat wajar bila para petinggi parpol kini tengah berjibaku, menggunakan berbagai macam cara untuk mengamankan kursinya.

Khusus bagi Gerindra, bila akhirnya hanya mendapat pos satu atau maksimal dua kementerian, maka harga politik yang harus dibayar sangat mahal. Kecuali bila mendapat kompensasi berupa pos-pos lain di luar kabinet dan konsesi bisnis yang memadai.

Lebih parah lagi kalau sampai Gerindra sama sekali tidak jadi mendapatkan kursi. Itu namanya ribut-ribut rebutan pepesan kosong.

Dalam politik memang tidak ada Nasi Goreng yang gratis. end

Baca Juga: Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Minta Jokowi Akui PKI

Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf


Oleh: Hersubeno Arief (Wartawan Senior dan Pemerhati Kebijakan Publik)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Opini

Tentang Strategi Prabowo

Diterbitkan

|

Oleh

Tentang Strategi Prabowo
Photo: © Disediakan oleh Beritasatu

VAZNEWS.COM – Ribut ribut MRT, dan diplomasi nasi goreng serta peristiwa di Bali sebetulnya hanya gimmick untuk memahami strategi seorang Jendral perang.


Tentang Strategi Prabowo. Dalam suasana pekik takbir kutulis tembang ini. Dalam desis dan kegenitan sang nyamuk wara wiri. Akibat kemarau panjang.

Hanya semilir angin yang mampu menghalau genitas nyamuk. Selain angin, kita pun butuh asap. Tak ada api maka tak ada asap.

Orang kota di larang menabun.Karena Tetangga marah. Hanya pada saat sunyi di perkampungan, di pegunungan dan pinggiran pantai kita bebas menabun dan bahkan membuat api unggun.

Dalam bayang bayang genitas nyamuk, saya berpikir strategi Prabowo. Saya tak biasa merenung. Merenung hanya buat pemurung.

Baiknya Aku berpikir dalam alunan lagu Rolling Stone, bergerak tak hanya otak. Seluruh badan bergerak bersaing sehat dengan sang nyamuk.


Baca Juga:


Strategi Prabowo bagi yang berpikir tentu sepakat ini gebrakan luar biasa. Do the right thing memang butuh dua hal sekaligus keberanian dan kecerdasan.

Keberanian melawan tantangan bahkan ancaman karena berbeda dengan pendapat umum. Kecerdasan terkait melihat peluang dan keterbatasan diri.

Ribut ribut MRT, dan diplomasi nasi goreng serta peristiwa di Bali sebetulnya hanya gimmick untuk memahami strategi seorang Jendral perang. Terlalu rendah gimmick dijadikan dasar analisa strategi.

Lalu apa akal kita? Mulailah banyak membaca cara menghalau nyamuk di musim kemarau panjang. Pelajari tahapan menghalau nyamuk. Bukan sibuk dengan genitas nyamuk.

Karena gak ada yang baru di bawah matahari ini. Pun ilmu pengetahuan. Strategi pun bisa dipelajari dan  dipahami dengan melakukan audit. Kalau kata Prof Andre Harjana bisa dilakukan Audit Komunikasi.

Karena tak ada api jika tak ada asap. Tak ada asap maka nyamuk bebas berkeliaran. Asap rokok tak mampu menghalau. Mulailah terbiasa menyaring apa yang dikatakan bukan apa yang dikatakan.

Kata kata hanyalah deretan huruf sebatas kosa kata dan kalimat. Tapi orang yang mengatakan yang sebetulnya mempunyai makna.

Siapa yang memulai wacana residu residuan, poros porosan bisa diukur dengan pendekatan audit komunikasi. Maka buat para tokoh dan pengambil keputusan mulailah hati hati berujar.

Biasanya nyamuk hadir di jarak yang paling terdekat sekadar mengganggu. Dan bisa membawa penyakit runtuhnya kinerja organisasi.

Baca Juga: Gerindra Usulkan Istri Sandi Maju di Pilwakot Tangsel, Begini Tanggapan Sandi!

Tentang Strategi Prabowo


Oleh: Soemantri Hassan (Pemerhati Kebijakan Publik)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjut Baca

Opini

Hersubeno Arief: Listrik O Poin O di Era 4 Poin O

Diterbitkan

|

Oleh

Hersubeno Arief Listrik O Poin O di Era 4 Poin O
Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Ahad malam (4/8) ketika ibukota Jakarta dan separoh pulau Jawa gelap gulita, listrik menyala terang di ladang-ladang bawang merah di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah.


Hersubeno Arief: Listrik O Poin O di Era 4 Poin O. Daya listrik itu berasal dari sejumlah generator diesel, ada juga yang berasal dari aki. Nyalanya berpendaran, seperti nyala kunang-kunang yang sangat besar di kegelapan malam.

Nyala ratusan lampu di sudut desa —sekitar 30 menit dari pusat kota Brebes— itu sangat kontras dengan kehebohan yang terjadi di Jakarta. Kehidupan para petani berjalan terus, dengan atau tanpa pasokan listrik dari PLN.

Bagi para petani bawang di Brebes nyala listrik sangat penting. Soal hidup mati. Menyangkut kelangsungan periuk nasi keluarga.

Sinar terang itu menarik berbagai binatang yang menjadi hama. Mereka mati tenggelam di baskom-baskom air yang ditempatkan di bawah nyala bola lampu.

Bisa dibayangkan apa yang terjadi bila para petani ini bergantung kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Persero. Ketika listrik padam, tanaman bawang merah akan dilumat habis berbagai hama.


Baca Juga:


Kehidupan para petani yang sudah sangat sulit, akan semakin sulit. Panen secara normal saja mereka masih sering rugi. Harga jual sering jatuh dibawah biaya produksi. Apalagi kalau sampai gagal panen.

Padamnya listrik PLN yang berdampak pada lebih 30 juta rumah tangga, transportasi publik, industri, bisnis dan keuangan ini, menyentak kesadarkan kita. Betapa rentannya negara ini. Mudah sekali diporak-porandakan.

Ketika dunia sudah memasuki era industri 4.0 ( four poin O). Industri yang bergantung kepada komputer, robot. Industri digital, bergantung pada internet, namun listriknya masih sering mengalami pemadaman. Byar pet.

Suplai listrik ibukota, tempat istana kepresidenan berada. Sebuah kota yang menjadi pusat bisnis dan perdagangan Indonesia, tanpa cadangan yang berlapis. Sangat sulit dipahami oleh akal sehat.

Seorang teman secara sinis menyebut listrik Indonesia masih dalam era 0.0 (O Poin O), sementara dunia sudah bergerak ke era industri 4.0. “Listrik byar pet itu hanya terjadi di Eropa pada abad pertengahan,” ujarnya dengan kesal.

Dengan kondisi semacam itu rasanya terlalu muluk-muluk kita bicara soal industri digital. Membangga-banggakan Unicorn dengan valuasi miliaran dolar.

Membangun industri mobil listrik. Apalagi mobil terbang seperti dibahas oleh Presiden Jokowi dengan para bos Hyundai Motors Group dari Korea Selatan yang pekan lalu bertemu dengannya di istana.

Kita sering melompat terlalu jauh, tanpa terlebih dahulu menyiapkan fondasi yang kokoh.

Listrik untuk para petani saja masih belum tersedia, sudah bicara industri digital. Industri mobil nasional (Esemka) sampai sekarang belum terwujud, tapi sudah bicara tentang industri mobil listrik, bahkan mobil terbang.

Mimpi besar itu hanya akan menjadi mimpi di siang bolong, ketika hal yang paling mendasar masih belum mampu kita penuhi. Kepastian pasokan listrik. Bagaimanapun ketersediaan dan keandalan listrik adalah syarat utama sebuah industri.

Baca Juga: Gibran Masuk Bursa Walkot Solo, Jokowi: Silakan, Saya demokratis

Seperti sebuah bangunan megah, namun pondasinya tidak dipersiapkan dengan baik, bahkan diabaikan. Tinggal menunggu waktunya untuk roboh.

Cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Harus ada kesadaran dan keberanian untuk berubah. End


Oleh: Hersubeno Arief


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjut Baca

Trending