Media Sosial VAZnews.com

Hukum

Tanggapan PPP Terkait Rencana KPK Borgol Tahanan Korupsi

Soal pemborgolan ini kita lihat dulu bagaimana KPK akan mengaturnya. Tidak bisa langsung kita reaksi dengan setuju atau mendukung

Diterbitkan

|

Photo: tribunnews.com

VAZNEWS.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui sekjennya, Asrul Sani menyoroti langkah KPK yang berencana menerapkan prosedur pemborgolan terhadap tahan tersangka kasus korupsi.

Tanggapan PPP Terkait Rencana KPK Borgol Tahanan KorupsiPPP masih ingin memantau dan mempelajari bagaimana cara KPK menerapkan aturan baru terkait rencana memborgol tahanan kasus tersangka korupsi.

Sekjen PPP mengatakan sepanjang itu untuk upaya pemberantasan korupsi, mencegah terjadinya korupsi, dapat memberikan efek jera dan tidak diskriminatif, PPP pasti akan mendukung langkah tersebut.

“Soal pemborgolan ini kita lihat dulu bagaimana KPK akan mengaturnya. Tidak bisa langsung kita reaksi dengan setuju atau mendukung” kata Sekjen PPP Arsul Sani seperti yang kami lansir dari halaman detikcom, Sabtu (29/12/2018).

“Prinsipnya dalam konteks pemberantasan korupsi harus kita dukung upaya mencegah, efek jera, sepanjang tidak diskriminatif,” ujar Arsul menambahkan.

Baca Juga:

Arsul menjelaskan di dalam KUHAP tidak ada aturan secara khusus terkait pemborgolan. Menurutnya aturan pemborgolan merupakan diskresi lembaga penegak hukum yang dapat diatur dalam SOP.

“KUHAP tidak secara khusus mengatur masalah pemborgolan ini, seseorang yang ditangkap atau orang yang berstatus tahanan kemudian dibawa untuk diperiksa atau disidangkan. Selama ini soal pemborgolan itu lebih merupakan diskresi lembaga penegak hukum yang diatur dalam SOP lembaganya.” jelasnya.

Ia juga memberi contoh lembaga Polri yang telah memiliki SOP terkait aturan pemborgolan dan bagaimana polisi memberlakukannya.

“Misalnya, Polri telah memiliki SOP soal itu. Pada kasus-kasus di mana tersangka atau terdakwanya terkait kejahatan dengan kekerasan, seperti terorisme atau pembunuhan berantai, misalnya, polisi sering menggunakan borgol. Demikian juga untuk pelaku kejahatan dengan kekerasan yang tertangkap tangan pasti diborgol,” ujar Sani lagi.

KPK melalui Agus Rahardjo sebelumnya berencana memborgol para tahanan kasus tersangka korupsi mulai tahun 2019 mendatang.

“Ya kita sudah punya perkom (peraturan komisi), perkom itu mirip dengan teman-teman di kepolisian. Begitu menjadi tahanan, kemudian diborgol, mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di tahun 2019,” kata Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2019).

Agus berharap dengan diberlakukannya aturan tersebut, dapat membuat pejabat publik berfikir ulang untuk melakukan korupsi.

Trending

x