Terhubung Dengan Kami

Hukum

Tanpa Tandatangan Jokowi UU KPK Tetap Berlaku, Kok Bisa?

Diterbitkan

|

Tanpa Tandatangan Jokowi UU KPK Tetap Berlaku, Kok Bisa
Photo: © Detikcom

VAZNEWS.COM -Langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penandatanganan Revisi UU KPK menuai sejumlah sorotan masyarakat. Hingga saat ini Jokowi belum juga menandatangani UU KPK hasil revisi tersebut. Namun, UU KPK itu tetap berlaku meski tanpa tandatangan Jokowi.


Tanpa Tandatangan Jokowi UU KPK Tetap Berlaku, Kok Bisa?. Tanpa tandatangan Jokowi UU KPK tetap berjalan, ini menuai sejumlah sorotan dari kalangan masyarakat dan elit politik.

Mengutip dari laman Kompas, pakar hukum yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan juga mempertanyakan sikap Jokowi terhadap UU KPK hasil revisi dalam sebuah sidang di Mahkamah Konstitusi.

Namun disisi lain, pakar hukum pidana Universitas Lampung Sunarto mengatakan, secara yuridis UU KPK tetap berlaku dan tidak menimbulkan masalah walaupun tidak ditandatangani oleh Presiden. Sunarto menjelaskan jika hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu dalam Pasal 73 Ayat (2).


Baca Juga:


“Secara yuridis revisi UU KPK telah terpenuhi dan berlaku,” kata Sunarto dalam sebuah webinar pada 6 Juli 2020.

Menurut Sunarto, berlakunya undang-undang harus diterima oleh semua pihak. Karena, undang-undang akan menjadi bagian dari kehidupan dan mempengaruhi interaksi masyarakat.

“Kalau kita lihat secara seksama, UU yang direvisi pasti dilihat hal baik dari masalah kepastian hukum yang juga memuat unsur keadilan. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah kemanfaatannya itu,” ungkap Sunarto.

Sunarto juga mengatakan, tidak ditandatanganinya Revisi UU KPK oleh Presiden, bisa saja terjadi beberapa kemungkinan. Pertama, ada pertimbangan jika belum ada kepentingan mendesak untuk diadakan revisi UU KPK. Kedua, masih terjadi polemik atau penolakan masyarakat terhadap revisi UU KPK, sehingga Jokowi tidak ingin berbenturan langsung dengan masyarakat. Ketiga, revisi UU yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan misalnya melampaui apa yang diharapkan oleh Jokowi.

Baca Juga: Sujud di Kaki IDI, Wali Kota Risma: Saya memang goblok!

Sunarto menilai jika sikap Jokowi tidak sesuai dengan etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, RUU bersumber dari pemerintah dan kemudian dibahas bersama dengan DPR, walaupun kemudian DPR mengambil alih dan menjadi revisi UU hasil inisiatif DPR.

Meski demikian, Jokowi seharusnya konsisten dengan hasil pembahasan bersama dan kemudian menandatanganinya.
Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Trending