Terhubung dengan VAZnews.com

Politik

Teka Teki Arah Politik SBY Setelah Pertemuan AHY dan Megawati

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh republika

VAZNEWS.COM – Benarkah pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah cukum mengkonfirmasi posisi SBY berada di seberang Prabowo?


Teka Teki Arah Politik SBY Setelah Pertemuan AHY dan Megawati. Presiden RI Joko Widodo dan para pejabat kementerian serta lembaga negara, berbondong-bondong ke kediaman Megawati Soekarnoputri.

Diketahui Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Pemilu 2019 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juha turut bertandang ke kediaman Ketua Umum PDIP tersebut.

Peneliti Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah, menanggapi pertemuan hangat Ketua Umum PDIP Megawati dan AH itu. Menurut Dedi, silaturahim tersebut tidak bisa dipisahkan dari aktifitas politik kedua klan politisi tersebut.

“Pertemuan dua klan politik, meskipun tidak secara teknis berurusan dengan politik, ia tetap saja bermuatan politis, karena komunikasi politik itu dinamis, tidak saja apa yang terlihat, tetapi memuat apa yang menjadi impact atau tujuan tersembunyi” ujar Dedi, saat berbincang dengan TeropongSenayan, di Jakarta, pada Kamis (06/6/2019) malam.

Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) mengatakan, meskipun dalam momentum lebaran,  pertemuan tersebut disinyalir akan berdampak politis. Terlebih selama ini hubungan SBY dan Megawati terbilang buntu.


Baca Juga:


Photo: © Disediakan oleh Liputan6.com

Dedi menilai akan ada hubungan baru yang dibangun melalui generasi AHY dan Puan sebagai penerus keluarga Demokrat dan PDIP.

Teka Teki Arah Politik SBY Setelah Pertemuan AHY dan Megawati

“Tentu sisi baiknya adalah silaturahim yang sengaja dibangun, hanya saja naif jika tidak melihat pertemuan ini berimbas politik kedua klan tersebut,” kata Dedi.

Selain itu, Doktor Diplomasi Politik dan Kajian Media melihat pertemuan tersebut menguatkan jalan pikiran SBY sejauh ini. Bahwa Partai Demokrat tidak benar-benar berada di kubu koalisi Prabowo Subianto.

“Membaca aktifitas dan statemen SBY sejauh ini, lebih banyak bertolak belakang dengan apa yang sedang dijalankan Prabowo”

“Mulai dari menolak model kampanye Prabowo dengan shalat subuh berjamaah, hingga klarifikasi kesan Prabowo terkait ibu Ani, dan sekarang dengan harmoni pertemuan Megawati. Tentu, itu cukup menjelaskan SBY berada di seberang Prabowo secara etika politik,” tutup Dedi.

Komentar

Hukum

Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi

Diterbitkan

|

Oleh

Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi
Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menganggap Presiden Jokowi dan DPR terkesan menutup diri dan mengabaikan suara rakyat. Jokowi akhirnya mengesahkan revisi UU KPK.


Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi. Arif Maulana kesal terkait sikap Pemerintah dan DPR yang pada akhirnya mengesahkan revisi UU KPK. Menurutnya Jokowi dan DPR sudah mengkhianati amanat reformasi.

“Amanat reformasi sudah dikhianati oleh Presiden Jokowi dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Reformasi (sudah) dikorupsi, demokrasi dikorupsi, dan amanat reformasi kita juga (ikut) dikorupsi,” kata Arief, kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Selain mengatakan Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi, Arif Maulana juga menilai proses pengesahan revisi UU KPK sudah cacat secara formil sejak awal. Apalagi dalam prosesnya, menurut Arif pemerintah dan DPR seakan menutup diri.


Baca Juga:


Dengan disahkannya revisi UU KPK, hal ini menurut Arif telah membuktikan ada upaya nyata dalam pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

“Suara rakyat diabaikan, sengaja diabaikan bahkan, dan tidak dipedulikan oleh DPR yang katanya wakil rakyat, dan oleh Presiden (Jokowi) yang dipilih oleh rakyat.” ujar Arif.

“Kurang apalagi ketika ratusan (dosen) guru besar, kampus, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan sipil yang lain menyampaikan pesan jangan lemahkan KPK,” katanya menambahkan.

“Mereka menolak revisi UU KPK, karena itu jelas akan memangkas berbagai kewenangan penting yang dimiliki lembaga antirasuah KPK. Dan juga akan mengebiri independensi KPK, kurang apa lagi sehingga mereka (Pemerintah-DPR) masih tutup mata dan mengesahkan RUU KPK,” katanya.

Baca Juga: Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam rapat paripurna DPR telah mengetuk palu sebagai penanda disahkannya revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK .

Berbagai penolakan dari Rakyat tak mempengaruhi DPR dan pemerintah. Perubahan UU KPK ini tetap disahkan oleh Jokowi dan dipastikan akan menjadi undang-undang yang sah.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Nasional

Eko Listiyanto; Papua Lebih Membutuhkan Pendidikan

Diterbitkan

|

Oleh

Eko Listiyanto; Papua Lebih Membutuhkan Pendidikan
Photo: © Disediakan oleh inilahcom

VAZNEWS.COM – Presiden RI rencanakan pembangunan istana presiden tahun depan di tanah papua.


Eko Listiyanto; Papua Lebih Membutuhkan Pendidikan. Eko Listiyanto adalah ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Beliau menyebutkan, sarana yang lebih penting dibangun di tanah Papua adalah sarana pendidikan dan kesehatan.

“Kalau menurut saya yang paling penting di Papua ya sarana dasar, kesehatan dan pendidikan,” ungkap Eko.

Menurut Eko, Papua sangat minim masalah pendidikan dan kesehatan. Dengan minimnya sarana tersebut, masyarakat Papua jauh dari kata sejahtera. Pendidikan dan kesehatan dapat menunjang pola pikir masyarakat Papua. Sehingga, masyarakat Papua memiliki bekal utuh dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.


Baca Juga:


Eko Juga mengatakan “SDM itu kan luas, satu lagi juga upaya peningkatan kesejahteraan. Jadi bagaimana membangun aspek-aspek pemberdayaan di sana terutama ekonomi. Ini kan problemnya kan Papua sekarang menjadi provinsi yang kemiskinannya tinggi.

Sehingga dia butuh solusi secara ekonomi. Terkait dengan pemberdayaan, misalnya bagaimana membuat value sebuah produk, bagaimana berekonomi”.

Eko kembali menegaskan. “Kalau kemudian pilihannya keterbatasan maka skala prioritas lebih kepada aspek kemanusiaannya dulu. Bukan pada infrastrukturnya. Karena kalau dia katakanlah tetap disupport dari segi kebutuhan peningkatan skill, pendidikan, dan kesehatan mereka. Maka secara intensif mereka akan berusaha bagaimana membenahi daerahnya, infrastruktur dan lain-lain”.

Baca Juga: Gerindra Usul Jokowi Berkantor di Papua, Ini Kata Ngabalin

“Misal puskesmas kalau terlalu jauh dijangkau. Mungkin bisa bidan atau tenaga paramedis yang bisa melayani ke kampung-kampung yang ada di sana. Konteks-konteks budaya masuk di situ, itu sangatlah penting,”tutur  Eko.

Menurut Eko, pembangunan infrastruktur dan rencana pembangunan istana presiden bukanlah hal yang mendesak. “Saya rasa belum ada urgensinya membangun istana di Papua” pungkas Eko.

Lanjut Baca

Hukum

Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar

Diterbitkan

|

Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar
Photo: © Disediakan oleh vivanews

VAZNEWS.COM – Ahli Hukum Pidana, Kapitra Ampera menilai kelompok yang menolak usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan perbuatan makar.


Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar. Ahli Hukum Pidana, Kapitra Ampera mengatakan hak legislasi pembuatan Undang-undang ada pada DPR RI bersama dengan Presiden.

Sedangkan, KPK menurutnya lahir karena Undang-undang itu sendiri sehingga KPK harus tunduk pada UU tersebut.

“Fenomena penolakan revisi UU KPK dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar,” ujar Kapitra di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurutnya apabila ada kelompok masyarakat yang menilai revisi UU KPK bertentangan dengan konstitusi, maka ada jalur tersendiri yang dapat ditempuh. Ada mekanisme yang telah diatur oleh Undang-undang untuk melakukan penolakan revisi uu tersebut.


Baca Juga:


Jalurnya, kata Kapitra, adalah mengajukan konstitusional review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang itu baik untuk sebagian maupun keseluruhan.

“Apabila UU dianggap bertentangan dengan Undang-undang lainnya, maka dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Itulah jalan konstitusional dan demokratis dalam negara hukum dan demokrasi,” ujar Kapitra.

Menurutnya penggalangan massa merupakan bentuk subversif jaman kuno, tentu hal tersebut adalah preseden buruk yang menciderai hukum dan demokrasi.

“Jadi bukan dengan menggalang people power ketika lembaga/institusi negara menjalankan fungsinya,” sambungnya lagi.

Baca Juga: Jokowi Minta Yasonna Laoly Pelajari Draf Revisi UU KPK

Sebagai informasi, DPR telah mengusulkan adanya perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat paripurna di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Kamis (5/9/2019).

Ada beberapa poin yang menjadi usulan untuk merevisi UU KPK, diantaranya dibentuk Dewan Pengawas KPK, pengaturan tentang penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK. Poin berikutnya, penyelidik harus dari kepolisian tidak independen dan penuntutan koordinasi dengan kejaksaan agung.


Source

Lanjut Baca

Trending