Terhubung dengan VAZnews.com

News

Ternyata Ma’ruf Amin Ada di Dalam Video Viral NU Jadi Fosil

Mereka ini akan membuat suatu kekuatan, yang apabila terjadi akan menjadikan Islam mainstream, seperti NU ini, seperti pesantren ini, hanya akan menjadi fosil di masa depan.

Diterbitkan

|

VAZNEWS.COM – Beredar video dan menjadi viral di media sosial dimana seorang kiai perpidato dengan pesan harus memenangkan Jokowi-Amin dalam pilpres 17 april mendatang. Ia mengatakan jika Ma’ruf Amin kalah NU akan menjadi fosil.


Ternyata Ma’ruf Amin Ada di Dalam Video Viral NU Jadi Fosil. Sosok yang berpidato disebut-sebut adalah Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH. Anwar Iskandar. Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin juga ada di dalam video sedang duduk di kursi bersama beberapa para kiai.

Di dalam video juga terlihat Ketua Tanfidziyah NU Jatim, Marzuki Mustamar. Mereka mendengarkan orasi yang disampaikan Anwar Iskandar. Suasana terlihat seperti acara internal.

Orasi Kiai Anwar Iskandar terdengar sangat berapi-api dan berisi arahan untuk memenangkan paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf.

“Mereka ini akan membuat suatu kekuatan, yang apabila terjadi akan menjadikan Islam mainstream, seperti NU ini, seperti pesantren ini, hanya akan menjadi fosil di masa depan,” katanya.

“Jangan berpikir masih ada tahlil, jangan berpikir masih ada zikir di Istana, jangan berpikir masih ada santri, apabila sampai Kiai Ma’ruf ini kalah. Naudzu billaahi min dzaalik.

Panjenengan semuanya masih mau hari santri? Masih ingin zikir berkumandang di Istana? Masih ingin marwah Nahdlatul Ulama dan ahlussunnah wal jamaah berkembang di Indonesia?” tanya Kiai Anwar. Sontak pertanyaan itu dijawab dengan kompak para hadirin dengan mengatakan “masih”.


Baca Juga:



Tanggapan BPN Prabowo-Sandi Video Viral NU Jadi Fosil

Ternyata Ma’ruf Amin Ada di Dalam Video Viral NU Jadi Fosil. Sementara itu Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menilai bahwa apa yang disampaikan oleh ulama tersebut tak ubanya fitnah. Ironisnya, Ma’ruf yang hadir kala itu tidak berusaha untuk menghentikannya.

“Saya kira itu adalah fakta hoaks ditebar di depan mata beliau sendiri,” kata Dahnil dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (19/3). “Dan beliau tidak mencegah apalagi berusaha meluruskan.”

Sikap Ma’ruf, dikatakan Dahnil, berseberangan dengan apa yang pernah ia katakan saat Debat Cawapres, Minggu (17/3) lalu. Kala itu Ma’ruf dengan lantang akan memerangi hoaks yang beredar.

“Padahal dengan penuh keyakinan beliau menyampaikan di debat akan melawan hoaks, “Ibda binafsihi (mulai dari diri sendiri) agaknya pesan ini penting.” ujar Dahnil.

Dahnil juga tidak habis fikir dan menyayangkan pihak kepolisian yang seakan abai melihat fenomena itu. Ia menilai ketidakdilan selalu menimpa kubu paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.

“Ganjil aparat kepolisian mereka nyaris tidak bertindak cepat dengan fitnah dan semburan-semburan hoaks yang dilakukan pihak pendukung Jokowi-Ma’ruf. Tapi cepat sekali bergerak apabila yang melakukan adalah pendukung Prabowo-Sandi.” ujar Dahnil heran.

Komentar

Politik

Sukanto Tanoto Akan Kembalikan Konsesi Lahan Ke Pemerintah

Diterbitkan

|

Oleh

Sukanto Tanoto Akan Kembalikan Konsesi Lahan Ke Pemerintah
Photo: © Disediakan oleh Tagar

VAZNEWS.COM – Sang miliuner Sukanto Tanoto siap mengembalikan lahan konsesi di Kaltim ke pemerintah


Sukanto Tanoto Akan Kembalikan Konsesi Lahan Ke Pemerintah. Sukanto Tanoto merupakan salah satu pengusaha Indonesia yang memulai usaha di industri pengolahan kayu.

Pada tahun 2013, Sukanto masuk daftar pengusaha terkaya di Indonesia dengan nilai aset sebesar 2,3 milyar dollar. Awalnya ia sebagai pemasok peralatan dan kebutuhan bagi perusahaan minyak Negara yaitu Pertamina. Sukanto Tanoto memulai usahanya di bidang kehutanan pada tahun 1972.


Baca Juga:


Kabarnya Sukanto Tanoto akan mengembalikan lahan konsesi di Kalimantan Timur ke pemerintah. Lahan ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Pihak Sukanto saat ini tengah menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Pihaknya yakin, jika pemerintah akan memberikan solusi terbaik.

Sementara itu pihak pemerintah menyatakan, pengambilalihan lahan bisa dilakukan tanpa ganti rugi. Rencananya pemerintah akan mengambil lahan tersebut secara bertahap.

Upaya Tanoto untuk mengembalikan lahan konsesi berupa hutan tanaman industri (HTI) yang disampaikan melalui perusahaan miliknya APRIL Group. Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana menyatakan, pihaknya siap dalam mengembalikan lahan konsesi tersebut kepada pemerintah. Perusahaan sedang menunggu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Menurut informasi yang kami dapat baru-baru ini. Letak Ibu Kota baru ini akan berada di dalam area PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Kami mensuport rencana tersebut dan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak pemerintah”. Ungkap Agung dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (20/9/2019).

Agung menjelaskan, IHM adalah perusahaan industri yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun di Kalimantan Timur. IHM sendiri merupakan pemasok strategis dengan kontribusi yang signifikan kepada anak usaha APRIL Group yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper  atau yang disingkat dengan PT RAPP.

“Kita tunggu arahan pemerintah berikutnya. Kami yakin pemerintah punya solusi bagi kami” jelas Agung.

Agung juga mengakui akan ada dampak pada kegiatan operasional perusahaan dengan adanya perencanaan pembangunan ibu kota baru di wilayah HTI itu. Saat ini, pihaknya sedang mengukur dampak yang terjadi terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut.

“Namun, kami percaya kepada Pemerintah yang akan memberikan pertimbangan dan solusi terbaik dalam hal ini” pungkas Agung .

Sebelumnya

Lanjut Baca

Hukum

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall

Diterbitkan

|

Oleh

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall
Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – DPR akan segera sahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pasal terkait cuti bersyarat bagi narapidana (Napi) dinilai kontroversi.


DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall. Sejumlah pasal dinilai terlalu meringankan dan melonggarkan sanksi bagi napi dalam menjalankan masa tahanannya. Pasal 9 dan 10 dalam RUU tersebut menjadi kontroversial terkait hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi napi.

DPR rencananya akan segera mengesahkan RUU PAS tersebut. Kabarnya pengesahan Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.

Muslim Ayub, anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan hak cuti bagi napi bisa digunakan untuk keluar lapas dan pulang ke rumah termasuk jalan-jalan ke mall. Dalam bepergian, napi mendapt pendampingan dari petugas lapas.


Baca Juga:


“Terserah kalau dia (tahanan) mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan? Kan bisa ngambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” kata Muslim, Jumat (20/9/2019).

Terkait hak cuti, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi bagi para napi. Namun demikian, Muslim mengatakan akan ada turunan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang membahas lebih lanjut persoalan teknis tersebut.

“Nanti (hak cuti Napi) diatur di Peraturan Pemerintahnya. Kita tidak bisa memastikan, Peraturan Pemerintah ini akan keluar dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti,” ujar Muslim.

Oleh sejumlah elemen masyarakat, aturan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang PAS ini sangat menguntungkan dan meringankan terutama bagi napi korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai UU tersebut sangat menguntungkan napi korupsi.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

“Sangat jelas dan terang benderang (menguntungkan napi korupsi), UU KPK dan UU Pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi,” kata Donal.

“Dua produk hukum ini (UU KPK dan UU PAS) membuat koruptor semakin susah diproses, sementara yang terjerat semakin cepat untuk keluar,” sambung Donal.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Nasional

Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

Diterbitkan

|

Oleh

Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW
Photo: © Disediakan oleh Merdeka

VAZNEWS.COM – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Wiranto yang menyebut permasalahan Karhutla adalah tangggung jawab daerah.


Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegur pemerintah daerah Riau terkait kebakaran hutan dan lahan Karhutla.

Wiranto mengatakan seharusnya pemerintah daerah mampu mandiri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi.

Permasalahan Karhutla, menurut Wiranto, adalah tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari tingkat kepala desa, hingga Gubernur.

Hal tersebut dikataka Wiranto dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan topik penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).


Baca Juga:


Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat hanya berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama terjadi setiap tahunnya.

“(Kebakaran hutan) Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada (pemerintah) pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini (karhutla) dan tahu harus berbuat apa,” tegas Wiranto, seperti dilansirlaman Republika.

Jokowi bagikan sertifikat tanah

Presiden RI, Joko Widodo terlihat sedang membagi-bagikan sesuatu kepada Masyarakat.

Said Didu, melalui akun twitter pribadi miliknya menanggapi pernyataan Wiranto yang menyebut kebakaran hutan di Riau adalah domain pemerintah daerah (pemda).

Eks Sekretaris Kementerian BUMN itu, dalam cuitannya seolah mengkritik pernyataan tersebut dengan mengungkit kepala negara (Jokowi) yang sempat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat bawah.

Baca Juga: Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi

“Pembagian sertifikat tanah adalah domain Ketua RW. Itu saja”, tulisnya di akun twitter @msaid_didu, selasa (17/9/2019).

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi sempat turun langsung membagi-bagikan sertifkat tanah kepada masyarakat dalam kunjungannya ke daerah-daerah.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Trending