Terhubung dengan VAZnews.com

Nasional

Tim Hukum 02 akan Ungkap Penggelembungan Suara di 25 Provinsi

Diterbitkan

pada

Tim Hukum 02 akan Ungkap Penggelembungan Suara di 25 Provinsi. Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) berharap Mahkamah Konstitusi menggunakan sistem IT dalam mengungkap kecurangan Pemilu Presiden 2019.

Menurutnya, KPU sendiri mengatur secara khusus soal sistem informasi penghitungan suara melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

“Salah satu Komisoner KPU menyatakan peserta pemilu bisa mengakses Formulir C1 autentik dari seluruh TPS dalam bentuk soft copy secara muda sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.” kata BW di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

“Itu sebabnya data C1 yang berada di dalam Situng menjadi data yang bersifat mirroring dengan C1 yang digunakan untuk penghitungan berjenjang,” tambahnya.


Baca Juga:


Selain itu ia menerangkan, Bawaslu dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa keberadaan sistem informasi penghitungan suara memiliki urgensi bagi wewenang keterbukaan akses informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik

“Hal tersebut ada di dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 14 huruf b, c dan e UU Nomor 7 tahun 2017” (Putusan No.lmor 07/LP/PP/ADM/RA/00.00/V/2009 tanggal 14 Mei 2019),” terangnya.

Berdasarkan hasil analisis IT dan IT forensik yang dilakukan atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, kata BW, tim IT juga menemukan kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 Provinsi dan menyebar di beberapa Propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi di lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” kata dia.

Menurut BW, jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan kehadiran maka penggelembungan terbesar terjadi di Propinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Untuk Provinsi Jawa Tengah Penggelembungan suara pasangan 01 secara presentase terbesar terjadi di Rembang, Kota Pekalongan, Batang, Pekalongan, Kudus, Kendal, Purbalingga, Demak, Wonosobo, Blora, dan Jepara.


Baca Juga:


“Sedangkan untuk Propinsi Jawa Timur Penggelembungan Terbesar terjadi Trenggalek, Tuban, Mojokerto, Jombang, Gresik, Kota Pasuruan, Pasuruan, Kota Probolinggo, Nganjuk dan Probolinggo. Sedangkan untuk Propinsi Jawa Barat Penggelembungan Terbesar terjadi di Kota Cirebon, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Majalengka, Bekasi, Bogor, Subang dan Kuningan,” bebernya.

Berdasarkan uraian di atas, BW mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam memeriksa dugaan terjadinya penggelembungan suara dengan “memelototi” data Situng KPU sebagai bagian dari wujud partisipasi publik dalam upaya menegakkan kedaulatan rakyat atas indikasi kecurangan yang dilakukan dengan penggelembungan dan rekayasa dokumen C1 dan DA1.

“Untuk itu, masyarakat dapat melaporkan Digital fraud tersebut melalui aplikasi Kawal MK di WA 085829347671 atau Telegram KawalMKbot,” ujarnya.(plt) [trs]

Komentar

Nasional

Jokowi Sebut Aktivis 98 Cocok Jadi Menteri Atau Dubes, Adian Napitupulu?

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Halal bihalal aktivis mahasiswa era 1998 dengan Presiden Joko Widodo di Grand Ballrom Puri Sahid Jaya Hotel Jakarta. Acara berlangsung meriah pada Minggu siang (16/6/2019).


Jokowi Sebut Aktivis 98 Cocok Jadi Menteri Atau Dubes. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui peran aktivis 98 di era reformasi dan demokrasi sekarang ini. Dia menegaskan, aktivis 98 merupakan pelaku sejarah yang melahirkan reformasi. Karena itu pula, sudah banyak di kalangan aktivis 98 yang layak menempati posisi strategis.

Sejauh ini, tambah Jokowi, sudah banyak aktivis 98 yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Baik sebagai bupati, wali kota maupun anggota DPR.

Namun, sejauh ini belum ada aktivis 98 yang menduduki posisi menteri.

“Saya juga mendengar bahwa ada yang belum. Saya lihat jadi menteri belum,’ kata Jokowi disambut tepuk tangan aktivis 98.


Baca Juga:


Mereka juga kompak menyerukan nama aktivis 98, Adian Napitupulu agar masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

“Adian, Adian, Adian,” teriak aktivis 98.

Mendengar itu, Presiden Jokowi menyambut baik.

”Bisa saja, kenapa tidak? dengan kemampuan yang ada bisa saja,” timpal Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan aktivis 98 berpotensi menduduki jabatan sebagai duta besar atau posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Khusus sosok Adian Napitupulu, kata Jokowi, sangat cocok menduduki posisi penting di pemerintahan.

“Saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas, memiliki cara-cara yang biasa saya sampaikan. Ke depan memang dibutuhkan kepemimpinan, pemimpin yang berkarakter kuat dalam mengeksekusi, keberaniannya menjadi eksekutor dalam setiap keputusan yang sulit seperti apapun,” jelasnya.

Kabinet Kerja Jilid II, lanjut Jokowi, membutuhkan sosok menteri yang memiliki kemampuan eksekutor dan manajerial terhadap program kerja. Kemampuan tersebut dianggap terlihat sekali dalam diri aktivis 98.


Baca Juga:


“Saya melihat potensi-potensi ini banyak dan ada di aktivis 98 yang sore hari ini hadir bersama kita. Saya tidak ingin menyebut nama dulu. Tapi ada yang sebut bung Adian, Adian. Saya tidak mau menyebut nama. Inisial pun saya nggak mau,” jelas Presiden Jokowi.


Jokowi Sebut Aktivis 98 Cocok Jadi Menteri Atau Dubes. [rml]

Prev post

Lanjut Baca

Hukum

Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK

Alasan kesulitan mendapatkan tiket, nggak masuk akal mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu.

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh kompas

Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman yang meminta perpanjangan waktu perbaikan jawaban gugatan Pilpres 2019 lantaran kesulitan mendatangkan saksi KPU dari luar kota, tidak masuk akal.

“Alasan kesulitan mendapatkan tiket, nggak masuk akal mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu,” sindir Fahri dihubungi wartawan, Sabtu (15/6/2019), ketika diminta tanggapannya terkait alasan KPU saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Lanjut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak perlu mencari-cari alasan yang aneh-aneh.


Baca Juga:


“Ini urusan negara, masa susah mendapatkan tiket. Harusnya gratis, tak perlu cari alasan yang aneh-aneh,” kritiknya lagi.

Fahri pun tak habis pikir dengan alasan yang disampaikan di depan Ketua MK, Anwar Usman tersebut. Sebab, KPU memiliki banyak pilihan moda transportasi jika memang mengindahkan perintah MK.

“Jika ada niat, (menggunakan) kereta api cukup 1 gerbong untuk angkut logistik dari Surabaya. Sehari langsung sampai Jakarta. Jangan kalian cari-cari alasan wahai KPU,” tegasnya.

Atas sikap KPU ini, Fahri pun mengaku semakin ragu dengan kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu 2019 yang penuh dengan kritikan tajam. Terlebih sebelumnya KPU juga menjadi sorotan publik saat memajukan jadwal penetapan hasil Pilpres pada 21 Mei lalu.

“Dan kita semua menjadi benar-benar sangat ragu dengan KPU pusat, kredibilitasnya hancur setelah di hadapan sidang MK sangat terlihat ketidaksiapannya,” tutup anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.


Baca Juga:


Sebelumya, dalam pernyataan di depan Majelis Hakim MK, Ketua KPU Arief mengaku kesulitan mendatangkan saksi dan perangkat kelengkapan KPU lantaran tiket menuju Jakarta sulit didapatkan di masa arus balik lebaran seperti saat ini.


Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK. [trs]

Lanjut Baca

Hukum

Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi

Diterbitkan

pada

Prabowo-Sandi

VAZNEWS.COM – Tim hukum 02, Bambang Widjojanto mengatakan ketidak hadiran Prabowo-Sandi di sidang perdana MK demi menjaga marwah konstitusi.


Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi. Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 digelar hari ini. Sidang Mahakamah Konstitusi (MK) berlangsung tanpa kehadiran pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selaku pemohon.

Ketidakhadiran mereka untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri.


Baca Juga:


Begitu dikatakan Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto sebelum membacakan permohonan gugatan perkara di hadapan majelis hakim dan pihak terkait, tim hukum Joko Widodo-Maruf Amin.

“Mohon maaf, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno tidak hadir karena beliau ingin menjaga marwah konstitusi, tapi hatinya ada di dalam ruangan ini,” kata Bambang di ruang sidang MK, Jumat (14/6).

Selanjutnya, BW memperkenalkan anggota tim hukumnya dimulai Denny Indrayana, Teuky Nasrullah, Lutfhi Yazid, dan Zulfatri.


Baca Juga:


Adapun sembilan hakim konstitusi yang menyidang gugatan Pilpres ini yaitu Anwar Usman selaku ketua, Aswanto, I Dewa Gede Palguba, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddim Adams.

Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi [rml]

Lanjut Baca

Trending