Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

Tim Prabowo-Sandi: Soal bukti link berita saja kita sudah unggul

Diterbitkan

|

Photo: Gedung Mahkamah Konstitusi

VAZNEWS.COM – Tim Prabowo – Sandi optimis barang bukti berupa link berita yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi akan diterima. Dikatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau cetakannya adalah bukti yang sah.


Tim Prabowo-Sandi: Soal bukti link berita saja kita sudah unggul. Diketahui bahwa dalam laporan gugatan yang disampaikan Tim Kuasa Hukum Prabowo – Sandiaga Uno terdapat 51 barang bukti gugatan ke MK, dan 35 bukti diantaranya berupa dokumen yang berasal dari tautan pemberitaan.

Menyoal masalah ini, Habiburokhman dalam tautan twitter nya mengatakan bahwa bukti link pemberitaan diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1).

“Soal bukti link berita saja kita sudah unggul, mereka yang menolak harus baca Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau cetakannya adalah bukti yang sah,” cuit Habiburokhman dalam akun Twitternya, @habiburokhman, Senin (27/5/2019).

“Namun tentu saja bukti elektronik tersebut tidak akan berdiri sendiri dan tidak digunakan untuk membahas soal rekapitulasi, tapi untuk memperkuat argumentasi soal banyak dugaan abuse of power dan TSM lain,” lanjut Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini saat diwawancarai langsung.

Ditempat berbeda, Juru Bicara Tim Advokasi BPN Prabowo Sandi, Ali Lubis tidak ingin berandai-andai jika laporan pihaknya di tolak oleh Hakim MK. Hal ini terkait luasnya isu yang beredar bahwa gugatan pihak Prabowo Sandi diduga akan di tolak.


Baca Juga:


“Terkait isu yang beredar di luar, kami tidak ingin berandai-andai ya, kita biarkan saja. Kami sangat yakin dan optimis. Justru komentar pesimis itu menjadi motivasi Tim pengacara untuk membuktikannya di persidangan kalau isu itu tidak benar.” Ujar Ali.

Ali juga menyampaikan agar semua pihak bisa bersikap realistis dan objektif terkait banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilpres 2019.

“Sekarang gini, kita harus realistis. Mari kita tanya pada hati nurani kita, apa benar tidak ada kejanggalan? Apa pengumuman hasil KPU di tengah malam itu wajar? Apa kesalahan situng yang begitu banyak wajar? Kenapa KPU tidak menyelesaikan persoalan tentang dugaan DPT bermasalah hingga akhir masa pencoblosan, apa ini semua wajar?” ujar Wakil Ketua ACTA ini.

Diketahui bahwa tanggal 14 Juni 2019 akan diadakan sidang perdana sengketa pilpres 2019, dan dalam sidang tersebut Hakim akan memutuskan untuk menerima atau menolak gugatan pihak Prabowo Sandi. [rmo]

Komentar

Hukum

Digugat Kivlan 1 Triliun, Wiranto Merespon: Ganti Rugi Apa?

Diterbitkan

|

Oleh

Digugat Kivlan 1 Triliun, Wiranto Ganti Rugi Apa
Photo: © Disediakan oleh Suaracom

VAZNEWS.COM – Wiranto menanggapi gugatan Rp 1 Triliun Kivlan Zen terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) pada tahun 1998. Berikut respon Wiranto.


Digugat Kivlan 1 Triliun, Wiranto Merespon: Ganti Rugi Apa?. Menko Polhukam Wiranto menanggapi gugatan eks Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zen terkait pembentukan Pam Swakarsa 1998. Wiranto mempersilakan siapapun pihak yang ingin menggugatnya.

“Saya digugat dari banyak orang silakan, yang penting kita kan profesional, kerja bener, kerja untuk negara, untuk kebaikan, untuk keamanan. Digugat siapapun silakan,” ujar Wiranto saat dimintai tanggapan, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Wiranto digugat oleh Kivlan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Dalam petitumnya, Kivlan meminta pengadilan menghukum Wiranto untuk membayar kerugian materiel dan imateriel sejumlah Rp 1 triilun.


Baca Juga:


Terkait gugatan Rp 1 Triliun, Wiranto lantas merespon dan mempertanyakan ganti rugi tersebut. Namun demikian, dia mengatakan akan mengikuti perkembangan gugatan tersebut.

“Ganti rugi apa? Loh gugatan ini kan nanti berjalan, tunggu aja,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, gugatan terkait pembentukan Pam Swakarsa dilayangkan Kivlan pada Senin (5/9). Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta menyebut sidang perdana gugatan tersebut rencananya akan digelar pekan ini.

“Sidangnya tanggal 15 Agustus nomor 354,” kata Tonin saat dimintai konfirmasi, Senin (12/8).

Berdasarkan isi gugatan yang disampaikan Tonin, perkara tersebut bermula ketika Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 2019. Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Sedangkan Wiranto saat itu menduduki posisi sebagai Panglima ABRI.

Kivlan mendapat perintah dari Wiranto untuk membentuk PAM Swakarsa dalam rangka pengamanan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998.

Baca Juga: Semakin Panas, Farhat Abbas Polisikan Hotman Paris Hutapea

Di awal pembentukannya, Kivlan diberikan uang Rp 400 juta oleh Wiranto melalui Setiawan Djodi. Namun dana itu dinilai tak cukup memenuhi kebutuhan akomodasi anggota Pam Swakarsa.

Kivlan mengaku harus meminjam dari sana-sini untuk menutupi kebutuhan akomodasi tersebut. Akibat hal itu, Kivlan merasa dirugikan baik secara materiel maupun imateriel.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Hukum

Gugat Wiranto Rp 1 Triliun, Ini Isi Petitum Kivlan Zen

Diterbitkan

|

Oleh

Gugat Wiranto Rp 1 Triliun, Ini Isi Petitum Kivlan Zen

VAZNEWS.COM –  Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menggugat Menko Polhukam Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998. Dalam petitumnya, Kivlan meminta Wiranto membayar kerugian materil dan imateril senilai Rp 1 Triilun.


Gugat Wiranto Rp 1 Triliun, Ini Isi Petitum Kivlan Zen. Gugatan itu diajukan Kivlan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/9). Sidang perdana rencananya digelar Kamis (15/9).

Berdasarkan gugatan yang diperoleh dari detikcom Senin (12/8/2019), perkara tersebut bermula ketika Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 1998.

Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Sedangkan Wiranto kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI.


Baca Juga:


Berikut ini isi petitum gugatan Kivlan Zen

Dalam Provisi

(1) Melepaskan PENGGUGAT dari penahanan dalam perkara tindak pidana pasal 1 ayat 1 UU Drt nomor 12 tahun 1951 yang sekarang di tahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya

(2) Membebastugaskan TERGUGAT sebagai Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan guna mencegah intervensi kekuasaan

(3) Memberikan perlindungan saksi kepada Penggugat dan keluarganya

DALAM SITA JAMINAN

(1) Rumah dan tanah terletak di Jalan Palem Kartika nomor 21, Bambu Apus, Jakarta Timur 
(2) Rumah dan tanah di Jalan Cineru nomor 8, Jakarta Selatan 
(3) Bangunan, Kantor dan Tanah terletak di Jalan Baturaja, Jakarta Pusat 
(4) Bangunan dan tanah dengan fungsi Pendidikan dan Latihan Partai Hanura Jalan Raya Hamkam, Cilangkap 
(5) Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 yang dimiliki TERGUGAT 
(6) Rekening Bank, Deposito dan Surat Berharga milik TERGUGAT 
(7) Kepemilikan Saham yang dimiliki TERGUGAT di beberapa perusahaan

DALAM POKOK PERKARA

(1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya 
(2) Menyatakan sita jaminan berharga 
(3) Menyatakan PENGGUGAT adalah warga negara yang perlu diberikan perlindungan hukum 
(4) Menyatakan TERGUGAT secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum 
(5) Menyatakan penugasan PAM SWAKARSA oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan kegiatan yang memerlukan pembiayaan 
(6) Menghukum TERGUGAT yang memberikan penugasan PAM SWAKARSA membayar seluruh biaya dan kerugian PENGGUGAT 
(7) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebagaimana berikut ini

MATERIL

1.Menanggung biaya Pam Swakarsa dengan mencari pinjaman, menjual rumah, mobil dan mencari pinjaman total Rp.8.000.000.000,-
2. Menyewa rumah karena telah menjualnya sampai dengan mendapatkan rumah lagi pada tahun 2018 dari bantuan Jenderal Gatot Nurmantio, total biaya sewa Rp. 8.000.000.000,-

Baca Juga: PDIP Minta Menteri Lebih Banyak, Akbar Ingatkan Mega Hormati Jokowi

IMATERIL

3. Menanggung malu karena hutang Rp. 100.000.000.000,-
4. Tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan Rp. 100.000.000.000,-
5. Mempertaruhkan nyawa dalam PAM Swakarsa Rp. 500.000.000.000,-
6. Dipenjarakan sejak 30 Mei 2019 Rp. 100.000.000.000,-
7. Mengalami sakit dan tekanan batin sejak bulan November 1998 sampai dengan sekarang Rp.184.000.000.000,-
(8) Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara seluruhnya


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Hukum

Terkait Pam Swakarsa 98, Kivlan Gugat Wiranto Rp 1 Triliun

Diterbitkan

|

Terkait Pam Swakarsa 98, Kivlan Gugat Wiranto Rp 1 Triliun
Mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zen

VAZNEWS.COM – Mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zen menggugat Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998. Melalui pengadilan, Kivlan meminta Wiranto membayar kerugian materil dan imateril senilai Rp 1 Triilun.


Terkait Pam Swakarsa 98, Kivlan Gugat Wiranto Rp 1 Triliun. Gugatan itu diajukan Kivlan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/9). Sidang perdana rencananya akan digelar Kamis (15/9).

Berdasarkan gugatan yang diperoleh dari detikcom Senin (12/8/2019), perkara tersebut bermula saat Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 1998. Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Adapun Wiranto pada saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI.

Wiranto kemudian memerintahkan Kivlan untuk membentuk PAM Swakarsa dalam rangka pengamanan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998. Di awal pembentukannya, Kivlan diberikan uang Rp 400 juta oleh Wiranto melalui Setiawan Djodi.

Uang Rp 400 juta tadi kemudian dibagi Kivlan menjadi 30 ribu orang yang akan menjadi anggota Pam Swakarsa. Uang itu diklaim sebagai uang transportasi dan makan malam 6 November 1998.


Baca Juga:


Namun uang Rp 400 juta itu ternyata tidak mencukupi untuk biaya akomodasi 30 ribu anggota Pam Swakarsa. Wiranto disebut Kivlan saat itu tidak memberikan dana tambahan lagi.

Dalam gugatannya, Kivlan menyebut telah berhasil menjaga sidang istimewa MPR dari serangan massa. Massa tidak dapat menembus DPR/MPR sampai selesai sidang.

“Bahwa, tugas pokok dari penggugat dari tergugat untuk menjaga Sidang Istimewa dari serangan masa telah dapat dijalankan dan tidak pernah dapat ditembus sampai selesainya Sidang Istimewa MPR tersebut tanggal 13 November 1998,” ujar dia.

Karena tidak ada uang untuk membiayai akomodasi 30 ribu anggota PAM Swakarsa, Kivlan meminjam ke sana-sini untuk memenuhi kebutuhan para anggota tersebut. Total Rp 8 miliar Kivlan mengeluarkan uang untuk kebutuhan akomodasi Pam Swakarsa.

“Dengan menggunakan koneksi dan hubungan baik penggugat maka dapat diberi pinjaman berupa nasi padang dari berbagai rumah makan Padang yang ada di Jakarta, membeli alat komunikasi (HT), membeli mobil PAM Swakarsa dan pembelanjaan lainnya total dana pembelanjaan sekitar ± Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar).

Bahwa, pembiayaan Pam Swakarsa sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sebagaimana RENOP WASPADA tersebut belum pernah diganti oleh TNI in casu Negara/ Pemerintah terhadap biaya-biaya belanja yang telah dibayar oleh Pemohon,” ujarnya.

Baca Juga: Tindakan Wiranto Bentuk Tim Hukum Dinilai Bermasalah, Ini Alasannya

Kivlan mengaku sudah berusaha 2 kali bertemu dengan Wiranto terkait biaya Rp 8 M itu namun tak pernah berhasil. Baru pada November 1999, Kivlan bertemu dengan Wiranto namun mantan Panglima ABRI tersebut memerintahkan Kivlan untuk menagihnya kepada BJ Habibie.

Kivlan juga sempat menanyakan kepada Wiranto terkait ada atau tidaknya dana RP 10 M untuk biaya Pam Swakarsa. Itu didasarkan pada perkara korupsi Akbar Tanjung pada 2002.


Source: Artkel selengkapnya…

Lanjut Baca

Trending