Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

Tim Prabowo-Sandi: Soal bukti link berita saja kita sudah unggul

Diterbitkan

pada

Photo: Gedung Mahkamah Konstitusi

VAZNEWS.COM – Tim Prabowo – Sandi optimis barang bukti berupa link berita yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi akan diterima. Dikatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau cetakannya adalah bukti yang sah.


Tim Prabowo-Sandi: Soal bukti link berita saja kita sudah unggul. Diketahui bahwa dalam laporan gugatan yang disampaikan Tim Kuasa Hukum Prabowo – Sandiaga Uno terdapat 51 barang bukti gugatan ke MK, dan 35 bukti diantaranya berupa dokumen yang berasal dari tautan pemberitaan.

Menyoal masalah ini, Habiburokhman dalam tautan twitter nya mengatakan bahwa bukti link pemberitaan diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1).

“Soal bukti link berita saja kita sudah unggul, mereka yang menolak harus baca Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau cetakannya adalah bukti yang sah,” cuit Habiburokhman dalam akun Twitternya, @habiburokhman, Senin (27/5/2019).

“Namun tentu saja bukti elektronik tersebut tidak akan berdiri sendiri dan tidak digunakan untuk membahas soal rekapitulasi, tapi untuk memperkuat argumentasi soal banyak dugaan abuse of power dan TSM lain,” lanjut Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini saat diwawancarai langsung.

Ditempat berbeda, Juru Bicara Tim Advokasi BPN Prabowo Sandi, Ali Lubis tidak ingin berandai-andai jika laporan pihaknya di tolak oleh Hakim MK. Hal ini terkait luasnya isu yang beredar bahwa gugatan pihak Prabowo Sandi diduga akan di tolak.


Baca Juga:


“Terkait isu yang beredar di luar, kami tidak ingin berandai-andai ya, kita biarkan saja. Kami sangat yakin dan optimis. Justru komentar pesimis itu menjadi motivasi Tim pengacara untuk membuktikannya di persidangan kalau isu itu tidak benar.” Ujar Ali.

Ali juga menyampaikan agar semua pihak bisa bersikap realistis dan objektif terkait banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilpres 2019.

“Sekarang gini, kita harus realistis. Mari kita tanya pada hati nurani kita, apa benar tidak ada kejanggalan? Apa pengumuman hasil KPU di tengah malam itu wajar? Apa kesalahan situng yang begitu banyak wajar? Kenapa KPU tidak menyelesaikan persoalan tentang dugaan DPT bermasalah hingga akhir masa pencoblosan, apa ini semua wajar?” ujar Wakil Ketua ACTA ini.

Diketahui bahwa tanggal 14 Juni 2019 akan diadakan sidang perdana sengketa pilpres 2019, dan dalam sidang tersebut Hakim akan memutuskan untuk menerima atau menolak gugatan pihak Prabowo Sandi. [rmo]

Komentar

Hukum

Caleg PBB: Ada Materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’ di Kubu 01

Diterbitkan

pada

Oleh

Saksi pemohon/Hairul Anas

VAZNEWS.COM – Calon legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB), Hairul Anas memberikan kesaksian di sidang MK. Ia mengungkap ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi‘ ada dalam materi training TKN Jokowi-Ma’ruf.


Caleg PBB: Ada Materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’ di Kubu 01. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi masih terus berlanjut hingga dinihari, Kamis (20/6).

Salah satu yang bersaksi pada dinihari tadi adalah Calon Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) Hairul Anas.

Salah satu keterangan Hairul cukup mengejutkan. Pasalnya, ia menyebut ada materi di kubu 01 Jokowi-Maruf yang menyebut bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi.


Baca Juga:


Hairul menjelaskan, materi itu disampaikan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf kepada para saksi. Sementara ia mendengar pemaparan materi itu dari Wakil Ketua TKN, Moeldoko saat mengikuti pelatihan saksi pada 20-21 Februari 2019 di Hotel El Royale, Jakarta.

“Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung paslon 01. Kemudian saya ditugaskan hadir training saksi pada 20 dan 21 Januari. Saya hadir diutus wakil PBB,” ujar Hairul, Kamis (20/6).

Pada saat pelatihan itu, Hairul mengaku mendapatkan sejumlah materi. Salah satu materi yang disampaikan adalah soal kecurangan bagian dari demokrasi yang disampaikan Moeldoko.

“Saya mendapat materi di mana ingatan saya ada slide-nya. Pertama ada satu slide materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’. Materi ini diunggah ke suatu drive, dan ditayangkan pada saat Bapak Moeldoko kalu tidak salah,” papar Hairul.

Keterangan Hairul pun mengusik rasa ingin tahu dari Hakim MK I Dewa Gede Palguna. Ia kemudian menanyakan maksud dari materi itu apakah menjelaskan bagaimana membuat kecurangan atau menjelaskan kecurang suatu yang wajar terjadi dalam demokrasi.


Baca Juga:


“Cenderung yang kedua, kecurangan itu adalah suatu kewajaran,” jawab Hairul.

Diketahui, Hairul juga menjadi salah satu relawan IT BPN Prabowo-Sandi usai hari pencoblosan 17 April. Ia juga membuat robot yang berhasil mengungkap dugaan kecurangan dalam Sistem Informasi Perhitungan (Situng) milik KPU.


Caleg PBB: Ada Materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’ di Kubu 01. [rml]

Prev post

Lanjut Baca

Hukum

Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno

Diterbitkan

pada

Oleh

Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Polemik posisi Cawapres 01 Maruf Amin terus berhembus. Ekonom senior Rizal Ramli dan mantan Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut berkomentar


Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. Rizal dengan tegas menyebut jabatan Maruf di dua bank syariah itu masuk ke ranah etika yang tidak pantas dilakukan oleh sosok yang hendak menjadi orang nomor dua di republik ini.

Rizal mencontohkan apa yang dilakukannya setiap kali ditunjuk sebagai menteri atau menko, baik di era Presiden Abdurrahman Wahid maupun di era Presiden Joko Widodo.

Setiap kali ditunjuk sebagai menteri, Rizal Ramli selalu mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN dan di perusahaan swasta.


Baca Juga:


“Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,” ujar Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya.

“RR setiap  kali ditunjuk sebagai Menteri (Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Menko Maritim), melepaskan semua jabatan sebagai Preskom di BUMN maupun swasta,” sambungnya.

Pernyataan Rizal Ramli kemudian diamini oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Ia membandingkan langkah Maruf dengan keputusan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang rela melepas jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Demi etika, Pak Sandiaga Uno melepas jabatan Wagub, padahal tidak dilarang oleh Undang-Undang,” singkat Said Didu.

Sandiaga Uno diketahui menjadi pasangan Anies Baswedan saat Pilkada DKI tahun 2017 silam. Keduanya kemudian terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur setelah mengalahkan kandidat petahana saat itu.


Baca Juga:


Namun, jabatan sebagai Wakil Gubernur direlakan begitu saja oleh Sandiaga Uno. Ia melepas jabatan itu saat resmi ditunjuk untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Padahal, saat itu Sandi diperkenankan oleh Undang-Undang untuk mengambil cuti ketimbang mengundurkan diri.


Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. [trs]

Lanjut Baca

Hukum

Tim Hukum Prabowo-Sandi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – Tim hukum 02 berjanji akan bongkar kecurangan pilpres 2019 dalam sidang di Mahkamah Konstitusi nanti. Saksi-saksi telah dikumpulkan, namun pihak BPN meminta jaminan perlindungan saksi mereka.


Tim Hukum Prabowo-Sandi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, ada sekitar 30 saksi yang dikumpulkan tim hukum 02 untuk membongkar bukti kecurangan dalam Pilpres 2019.

Namun, ia mengatakan, para saksi yang berasal dari sejumlah daerah itu meminta jaminan keselamatan untuk bersaksi ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Baca Juga:


“Mereka (saksi) yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke (MK) Jakarta untuk bersaksi,” kata Andre di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Andre mengatakan, tim hukum akan menyurati MK untuk meminta keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan jaminan keselamatan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

Ia mengatakan, demi keselamatan para saksi, pihaknya dapat menggunakan sejumlah metode yang disarankan LPSK. Misalnya, bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference.

“Berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi,” ujarnya.


Baca Juga:


Tak hanya bagi saksi, Andre mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga mendorong LPSK turut melindungi dan menjamin keselamatan seluruh hakim MK.

“Agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019,” jelasnya.


Tim Hukum Prabowo-Sandi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres [trs]

Lanjut Baca

Trending