Temukan VAZnews di

Nasional

Tolak RUU Ciptaker, Yohanes: ‘Batalkan omnibus law, Itu harga mati’

Diterbitkan

|

Tolak RUU Ciptaker, Yohanes 'Batalkan omnibus law, Itu harga mati'
Tolak RUU Ciptaker, Yohanes: 'Batalkan omnibus law, Itu harga mati' (foto: Theworldnewsplatform)

VAZNEWS.COM – Kalangan buruh menegaskan akan tetap melanjutkan rencana aksi mogok nasional selama tiga hari sebagai bentuk penolakan atau ketidak setujuan terhadap sejumlah isu yang ada di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).


Tolak RUU Ciptaker, Yohanes: ‘Batalkan omnibus law, Itu harga mati’. Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada Sabtu (03/10/2020). Yang mengatakan KSPI dengan tegas menolak tudingan pengusaha yang menyebut aksi mogok kerja tersebut tidak sah.

Ia menyatakan mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh khususnya Pasal 4 yang menyebutkan bahwa fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.


Baca Juga:


“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar Said Iqbal.

Sama halnya dengan KSPI, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota juga akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di sejumlah daerah pada 6 hingga 8 Oktober 2020 untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

RUU tersebut telah selesai disepakati dibahas di tingkat I disepakati Sabtu (3/10/2020), tengah malam oleh tujuh fraksi partai politik di DPR RI, DPD RI, dan pemerintah. Hal ini yang membuat banyak elemen masyarakat  selama ini menolak RUU tersebut kecewa dan akan melakukan aksi penolakan.

“Tangggal 6, 7 ,dan 8 Oktober 2020 kami akan melakukan aksi di berbagai daerah, dan puncaknya tanggal 8 di DPR RI,” kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (4/10/2020).

Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Yohanes Joko Purwanto menyatakan siap mulai turun ke jalan mengkoordinir buruh yang ada di Lampung. Dalam situasi ini kata dia sudah tidak ada lagi kompromi dan negosiasi yang bisa dilakukan.

“Pilihannya adalah membatalkan omnibus law. Itu harga mati. Oleh karena itu besok kami bersama elemen buruh, mahasiswa, dan elemen lain akan turun ke jalan,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Danamon Dannis Seniar yang menjadi perwakilan dari Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur menyatakan siap untuk melakukan perlawanan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya.

“Di Jawa Timur saya mewakili 50 organisasi dari buruh, petani, mahasiswa dan seluruh elemen perjuangan rakyat. Kami sudah melakukan konsolidasi, kami akan berupaya dengan seluruh kekuatan di tanggal 6 sampai 8 untuk melakukan aksi penolakan,” ujar Dannis.

Baca Juga: Pengamat Politik: Kemendes Lahan ‘Basah’ Bagi Parpol

Dalam konferensi pers tersebut GEBRAK menyerukan aksi pemogokan umum nasional tersebut sebagai sikap penolakan agar RUU Omnibus Law Ciptaker dibatalkan seluruhnya.

“Demikian pernyataan kami kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan atas aksi nasional yang akan kami selenggarakan. Kami berharap kepada seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia dapat bersama turun ke jalan dalam perlawanan besar dan terpimpin untuk membatalkan Omnibus Law seluruhnya,” ujar Nining menutup konferensi pers tersebut.

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Comments

Trending