Terhubung dengan VAZnews.com

Ekonomi

Wow, BPJS Kesehatan Defisit 28 Triliun

Diterbitkan

|

VAZNEWS.COM – Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan BPJS Kesehatan, Beno Herman mengatakan BPJS Kesehatan mengalami defisit. Ia mengatakan ‘diakhir 2019 kami memprediksi mengalami kerugian Rp 28 triliun’.


Wow, BPJS Kesehatan Defisit 28 Triliun. Angka 28 triliun rupiah itu lebih besar dari kewajiban Pemerintah membayar PBI  untuk sebanyak 96,8 juta orang miskin dan tidak mampu, selama setahun yang totalnya Rp. 26,5 triliun dengan besarnya iuran Rp. 23.000/perorang perbulan (POPB).

Munculnya angka tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman  sebagai berikut:

“Di akhir 2019 kami memprediksi mengalami kerugian Rp 28 triliun,” saat diskusi Persi bertema “Defisit BPJS Kesehatan dan dampaknya pada keberlangsungan pelayanan Rumah Sakit”,di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (16/7).

Beno  menyebut BPJS Kesehatan belum membayar Rp 9,1 triliun  selama 2018 dan terbawa di laporan keuangan 2019. “Jadi kalau kita hitung lagi defisit BPJS Kesehatan yang real 2019 itu Rp 19 triliun. Tetapi kumulatifnya (utang 2018 dan 2019)  sekitar Rp 28 triliun,” ujarnya.

Tak hanya itu, Beno menambahkan klaim rumah sakit yang telah jatuh tempo per tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 7,1 triiun juga harus dibayar BPJS Kesehatan. Beruntungnya, utang itu menurun menjadi 6,5 triliun per tanggal 14 Juli 2019.


Baca Juga:


Jika kita mencermati berbagai angka defisit Dana Jaminan Sosial JKN yang dikelola BPJS Kesehatan memang tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah angkanya terus menaik.

Dari sumber data yang diperoleh, bahwa alokasi biaya manfaat JKN untuk tahun 2019  Rp. 102, 02  triliun, dengan rincian untuk Kapitasi di FKTP sebesar Rp. 11,27 triliun, RJTL Rp. 25,62 triliun, RITL Rp. 58,52 triliun, Non Kapitasi dan Non CBGs Rp. 6,1 triliun  dan  Promprev Rp. 499,42 miliar.

Disisi penerimaan, target pendapatan iuran tahun 2019 sebesar Rp. 88,8 triliun, maka dipastikan besarnya defisit DJS Rp. 13,4 triliun ( Rp. 102,02 triliun – Rp. 88,8 triliun ) Jika ditambah sisa utang tahun 2018 sebesar Rp. 9,1 triliun, maka total defisit Rp. 22,5  triliun.

Artinya untuk tahun  yang  sedang berjalan ini defisit sebesar Rp. 22,5 triliun, selisih lebih kecil Rp 5,5 triliun dari yang disampaikan Beno sebesar Rp. 28 triliun. Suatu angka yang tidak sedikit.

Sebaiknya BPJS Kesehatan melalui Direktur Keuangan yang bertanggung jawab terhadap hitung-hitungan defisit memberikan klarifikasi atas perbedaan angka defisit tersebut, walaupun masih merupakan asumsi, tetapi hitungan tersebut akan membingungkan masyarakat, khususnya peserta dan stakeholder terkait.

Sebagaimana saya utarakan diatas, bahwa yang pasti besarnya defisit terus menaik, terlepas berapa angka pastinya. Akumulasi defisit DJS tahun 2018 lebih dari 16 triliun, untuk tahun 2019 jika dipakai angka Rp. 22,5 triliun, kenaikannya 6,5 triliun, dan jika dipakai angka Rp. 28 triliun, kenaikannya 12 triliun.

Sikap Pemerintah

Bagaimana sebenarnya sikap dan kebijakan Pemerintah, terkait defisit DJS JKN yang berimplikasi luas. lebar dan dalam terhadap keberlangsungan program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat UU SJSN dan UU BPJS.

Baru- baru ini, tepatnya  Senin 8 Juli 2019 yang lalu  dalam Rakor Tingkat Menteri di lingkungan Kemenko PMK, rencana kenaikan iuran JKN belum menjadi pembahasan utama. Rakor dihadiri oleh stakeholder jajaran kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

“Soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan  belum dibahas kok tadi,” ujar Menteri Kesehatan Nila Moeloek saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

Seraya memasuki mobil, Menkes Nila tidak sempat berkomentar banyak mengenai apa saja yang menjadi pembahasan saat rakor. Ia menyampaikan, fokus rakor lebih kepada kebijakan guna memperkuat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Baca Juga:


“Tadi yang lebih banyak dibahas soal kebijakan bauran. Jadi, bagaimana memperkuat pelayanan JKN,” lanjut Menkes Nila.

Terkesan pemerintah tidak ingin secara eksplisit membicarakan angka-angka defisit dan kenaikan iuran, tetapi fokus pada bauran kebijakan yang didalamnya tentu juga terkait upaya pengurangan defisit,  efisiensi dan efektivitas program JKN.

Apa itu bauran kebijakan JKN

Untuk menghindari gagal paham kita terhadap bauran kebijakan penyelenggaraan JKN, dalam upaya pengendalian defisit DJS program JKN,  maka secara utuh dikutip dibawah ini bauran kebijakan dimaksud. Ada sembilan bauran kebijakan program JKN, yaitu :

Pertama; cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 92,4 juta jiwa, iuran PBI Rp 23.000 (tidak ada kenaikan) dan telah ditindaklanjuti dengan pembayaran dimuka.

Kedua ; pemotongan dana transfer daerah atas tunggakan Iuran Pemda sebagai pemberi kerja sudah ditindak lanjut dalam Permenkeu No 183 tahun 2017.

Ketiga; pembatasan dana operasional BPJS Kesehatan dari iuran sebesar maksimal 4,8%, ditindaklanjuti dalam Permenkeu No 209 tahun 2017.

Keempat; peningkatan peran Pemda melalui penggunaan dana pajak rokok (75% dari 50% earmarked).

Kelima; perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan (faskes) atau mitigasi fraud yang sesuai dengan strategic purchasing.

Keenam; perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik yang terus dioptimalkan.

Ketujuh; cost sharing pada pelayanan yang berpotensi moral hazard yang ditindaklanjuti dalam Permenkes No 51 tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya.

Kedelapan; mengenai strategic purchasing

Catatan: bahwa strategic purchasing, selama ini sudah dijalankan di FKTP dengan kapitasi berbasis kinerja. Di RS mengembangkan elektronik klaim dengan VEDIKA yaitu verifikasi digital klaim. Termasuk mengoptimalkan deteksi dan pencegahan kejadian penyalahgunaan melalui aplikasi Defrada,

Kesembilan; mengenai sinergitas penyelenggara jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan, ASABRI, Jasa Raharja, dan TASPEN) yang ditindaklanjuti dalam Permenkeu No 141 tahun 2018 yang mengatur perihal sinergisitas.

Kesembilan bauran kebijakan dimaksud, akan dilihat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dampaknya di tahun 2019 ini, sambil menunggu hasil audit BPKP  yang menyeluruh.

“Dari data itu nanti kita bisa mendapatkan data apakah persoalannya yang mengenai masalah klaim, apakah ini menyangkut masalah penggunaan apakah masalah tarif. Kita akan lihat dari sisi itu semua sesudah kita petakan secara penuh,” jelas Sri Mulyani.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang sepotong-sepotong lantaran JKN disebut sangatlah penting. “Suitability penting, fordabilitas penting, kualitas pelayan penting dan keinginan kita untuk mengcover seluruh rakyat indonesia juga penting. Keempatnya ini penting oleh karena itu perlu dipetakan bersama,” terang Sri Mulyani.

Tim Pemantau Bauran Kebijakan program JKN

 Kalau dicermati kesembilan bauran kebijakan program JKN, dapat dibagi atas tiga fase yang sedang terjadi, yaitu fase yang sudah berproses, fase on going process, dan belum berproses.

Setidaknya ada satu bauran kebijakan yang belum berproses yaitu Ketujuh; cost sharing  pada pelayanan yang berpotensi moral hazard yang ditindaklanjuti dalam Permenkes No 51 tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya belum diberlakukan.


Baca Juga:


Permenkes sendiri sudah ada namun masih dalam penyusunan terkait item apa saja yang akan diurunbiayakan yang harus ditetapkan dalam peraturan Kementerian Kesehatan.

Dari sisi dukungan kebijakan, Kementerian Keuangan sudah maksimal. Tinggal sekarang Kemenkes dan BPJS Kesehatan harus all out ( kerja keras), untuk melaksanakan bauran kebijakan tersebut yang sudah komprehensif. Sehingga jika ujung dari buaran tersebut, harus  perlu dilakukan penyesuaian iuran, sudah berdasarkan perhitungan yang matang dan dapat menuntaskan defisit DJS secara permanen.

Oleh karena itu, karena kesembilan bauran kebijakan menyangkut banyak pihak, dan transparansi informasi, dan data yang digunakan, maka perlu melibatkan pihak-pihak lain yang dapat memberikan kontribusi percepatan bauran, dan pengawasan pelaksanaan bauran kebijakan dimaksud maka perlu dibentuk Tim Terpadu bersifat ad hoc, untuk memantau nya.

Tim Pemantau ini melibatkan berbagai lembaga terkait dipimpin oleh DJSN, serta melibatkan IDI ( mewakili kepentingan tenaga medis), Persi (mewakili kepentingan faskes)  BPJS Watch ( mewakili kepentingan peserta), BPKP, yang tugas utamanya  memantau progres kesembilan bauran kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Tim ini independen, dan menjadi check and balance sehingga hasil kerja Kemenkes dan BPJS Kesehatan berjalan dengan sebaik-baiknya dan credible.

Cibubur, 18 Juli 2019 (*(



Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc (Direktur Social Security Development Institute-Dosen FISIP UNAS)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Komentar

Ekonomi

Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina

Diterbitkan

|

Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina

VAZNEWS.COM – Eks cawapres 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku pernah memiliki cerita yang tidak mengenakkan saat berbisnis dengan pengusaha asal Cina. Ia mengatakan semua tenaga kerja didatangkan dari China.


Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina. Di balik kisah suksesnya, ternyata pengusaha nasional Sandiaga Uno memiliki pengalaman buruk terkait berbisnis dengan pengusaha China.

Pengalaman itu terjadi saat dirinya bekerja sama dengan pihak Cina dalam proyek pembangunan pembangkit listrik di wilayah Indonesia.

“Saya pernah mengalami sewaktu membangun pembangkit listrik, awal-awalnya berjalan baik, senang-senang saja tapi ternyata begitu selesai dibangun, sewaktu pengoperasian, semua tenaga kerja didatangkan dari China.


Baca Juga:


Bahkan tukang masaknya juga dari China,” ujar Sandiaga dalam diskusi “Indonesia Menanggapi Mega Proyek Cina One Belt One Road (OBOR)” di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu berharap kejadian yang sama tidak terulang lagi. Indonesia, lanjut dia, harus belajar dari kesalahan yang pernah dilakukannya.

“Kita jangan hanya jadi penonton, kita coba jadi pemain inti. Jangan juga jadi pemain cadangan, harus jadi pemain inti,” kata Sandiaga.

Ketika investasi tidak berhasil dijalankan, dampaknya tentu tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Sandiaga, hal itu jelas sangat merugikan.

Sandiaga paham bahwa setiap investor pasti mencari keuntungan. Caranya dengan menekan biaya serendah-rendahnya, kemudian pergunakan kekuatan modal yang dimiliki untuk mendapat peluang yang terbaik bagi investor.

Baca Juga: Sandiaga: Akan Lebih Terhormat Bila Saya Jadi Oposisi Pemerintah

Indonesia sebagai negara yang menerima investasi tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan cermat dan cerdas. Hal ini untuk memastikan agar tidak ditekan.

“Kita investasi bersama di sini, harus sama-sama untung investasinya,” kata Sandiaga.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Daerah

Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil

Diterbitkan

|

Oleh

Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil
Photo: © Disediakan oleh DM1

VAZNEWS.COM – Petani pemulia benih padi IF8 asal Aceh, Tengku Munirwan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Aceh. Ia diduga menjual bibit padi tak bersertifikat. Kasus ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan diskriminasi negara terhadap petani kecil.


Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil. Koalisi Kedaulatan Benih Petani menilai negara masih melakukan diskriminasi terhadap benih rakyat. Penangkapan Munirwan petani pemulia benih padi IF8 di Aceh merupkan salah satu contoh diskriminasilasi terhadap rakyat.

“Kasus Munirwan ini menandakan bahwa benih rakyat itu masih mengalami diskriminasi oleh negara. Sehingga petani kecil masih rentan untuk dikriminalkan,” kata anggota koalisi yang juga Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika di Kedai Tempo, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Menurutnya kasus kriminalisasi terhadap petani kecil seharusnya tidak boleh terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tahun 2013 menyebut petani mempunyai kebebasan untuk menangkarkan dan memuliakan tanamannya sendiri.

“Artinya, kriminalisasi terhadap Munirwan ini adalah preseden yang buruk. Tidak hanya pelanggaran terhadap keadilan yang seharusnya oleh petani, tetapi ini juga merupakan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena bertentangan dengan putusan MK,” ujarnya.


Baca Juga:


Dewi merasa kriminalisasi terhadap Munirwan bertentangan dengan program pemerintah, yakni Desa Daulat Benih. Padahal Munirwan selaku Kepala Desa dan pemulia hendak mengembangkan benih di desanya.

“Ini sangat ironi,” ujar Dewi.

Dewi juga mengaku kecewa dengan langkah pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian yang menandatangani nota kesepahaman tentang benih produk pengembangan rekayasa genetik.

Ia berpendapat MoU itu memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini terkait pengembangan benih belum sejalan konstitusi dan putusan MK. Di sisi lain, konstitusi telah mengamanatkan bahwa petani memiliki hak untuk berdaulat atas benihnya.

“Pemerintah sekarang ketika sedang mengumandangkan program Desa Daulat Benih, kedaulatan pangan, dan reforma agraria justru mendorong ketergantungan petani dan pertanian kita kepada produk-produk benih yang dihasilkan pabrikan skala besar,” ujarnya.

Polda Aceh menangkap dan menetapkan Munirwan sebagai tersangka atas dugaan telah menjual bibit padi IF8 yang belum bersertifikat. Munirwan ditangkap dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Bumades Nisami Indonesia.

Dia dilaporkan karena benih yang ditemukan belum tesertifikasi. Munirwan dijerat Undang-undang No 12 Tahun 1992 juncto ayat 2 tentang sistem budidaya tanaman. Namun Polda Aceh mengabulkan penangguhan penahanan Munirwan atas jaminan Koalisi NGO HAM.

Dewi menyatakan penangguhan penahanan terhadap Munirwan belum menyelesaikan polemik. Sebab, ia berkata, kasus Munirwan bisa dilanjutkan ke tahap persidangan jika belum ditutup.

Baca Juga: KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1

“Oleh karena itu kami ingin memastikan Kepolisian dari sejak Mabes Polri sampai ke bawah harus memastikan bahwa kasus ini segera ditutup dan dilakukan rehabilitasi pemulihan hak, nama baik terhadap Bapak Munirwan, termasuk petani-petani yang sampai sekarang masih banyak yang dikriminalkan,” ujar Dewi.

Dewi menyampaikan petani membutuhkan perlindungan dan proteksi dari ketidakadilan dan kesewenangan.

“Petani tidak butuh dikriminalkan lagi karena sudah banyak sebetulnya aturan yang menjamin petani atas benihnya,” ujarnya.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Ekonomi

Harga Emas Antam dibanderol Rp 716.000 Per Gram

Diterbitkan

|

Oleh

Harga Emas Antam dibanderol Rp 716.000 Per Gram

VAZNEWS.COM – Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Selasa (30/7/2019) menguat mencapai 707.000 per gram.


Harga Emas Antam dibanderol Rp 716.000 Per Gram. Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com yang dikutip Beritasatu.com, hingga pukul 08.50 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 707.000 per gram.

Seperti diketahui, harga emas Antam pada akhir pekan lalu berada di level Rp 704.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti di Gedung Antam, Menara Ravindo dan Mall Ambasador harga emas mencapai Rp 714.000 per gram.


Baca Juga:


Sementara di luar Jakarta seperti di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Medan, banjarmasin, Balikpapan, hingga Yogyakarta, harga emas Antam dibanderol Rp 716.000 per gram.

Harga emas berjangka di Divisi COMEX New York Mercantile Exchange sedikit lebih tinggi pada penutupan perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (30/7/2019).

Kenaikan itu karena investor memperkirakan Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada akhir pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu (31/7/2019) waktu setempat Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik US$ 1,1 atau 0,08 persen, menjadi US$ 1.420,4 per ounce.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Baca Juga: Jadikan WC SD Tempat Tinggal, Ini Cerita Guru Honorer di Pandeglang

Untuk pecahan 500 gram: Rp 328.300.000
250 gram: Rp 164.250.000
100 gram: Rp 65.800.000
50 gram: Rp 32.935.000

25 gram:Rp 16.500.000
10 gram: Rp 6.645.830
5 gram: Rp 3.355.000
1 gram: Rp 707.000


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Trending