Terhubung dengan VAZnews.com
[the_ad id="3299"]

Hukum

Grasi Jokowi Untuk Pencabul Siswa JIS Dipertanyakan

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh CNN Indonesia

VAZNEWS.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris mempertanyakan alasan objektif dan rasional pemberian grasi Jokowi untuk terpidana pencabul siswa JIS, Neil Bantleman.


Grasi Jokowi Untuk Pencabul Siswa JIS Dipertanyakan. Neil Bantleman merupakan terpidana asal Kanada. Ia divonis 11 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2016 lalu dengan kasus pelecehan seksual anak.

Bebasnya Neil karena diberi grasi oleh Presiden Jokowi dinilai kontraproduktif terhadap upaya perlindungan anak. Pemberian grasi ini tidak menggambarkan ketegasan negara yang menyatakan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Setara dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi.

Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik, Hukum, dan HAM mempertanyakan alasan objektif dan rasional hingga grasi ini diterbitkan Presiden Jokowi. Bagi Fahira, Presiden harus menjelaskan kepada publik secara komprehensif kenapa terpidana kasus pelecehan seksual anak berhak mendapat grasi dan bebas.

“Memang ini hak Presiden. Tapi publik berhak tahu pertimbangannya pemberian grasi ini apa. Bagi saya pemberian grasi ini kontraproduktif terhadap upaya bangsa ini memerangi kekerasan seksual terhadap anak yang kini sudah masuk kategori sebagai kejahatan luar biasa,”  tukas Fahira dalam keterangan tertulisnya (14/7).


Baca Juga:


Pemberian grasi ini, lanjut Fahira, akan menjadi preseden tidak baik karena dikhawatirkan langkah ini (pengajuan grasi) bakal diikuti oleh terpidana-terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak lainnya di Indonesia.

“Bagaimana jika ada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lainnya berbondong-bondong mengajukan grasi? Saya khawatir muncul persepsi, jika yang 11 tahun saja dapat grasi kenapa yang lain tidak. Ini kan preseden tidak baik,” ujar Senator Jakarta yang juga aktivis perlindungan anak ini.

Menurut Fahira, sesuai konstitusi walau pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden, tetapi dalam prosesnya harus memperhatikan pertimbangan MA atau DPR.

Baca Juga: Detik-detik Trio ‘Ikan Asin’ Dimasukkan ke Rutan Polda Metro

Oleh karena itu publik berhak tahu pertimbangan seperti apa dan kondisi apa yang melandasi seorang terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak yang divonis 11 tahun berhak mendapat grasi dan bebas.

“Karena jika pertimbangannya tidak kuat maka sama saja negara menganggap kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan biasa, dan ini mengingkari komitmen kita melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak” pungkas Fahira. [trs]

Komentar

Hukum

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan

Diterbitkan

|

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan
Gambar: Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer

VAZNEWS.COM – Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer dipolisikan terkait ucapannya yang menuding Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI membawa batu-bensin.


Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan. Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Raya melaporkan nama Immanuel Ebenezer ke Polda Metro Jaya.

Ketua Jokowi Mania itu menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI yang menyuplai batu dan bensin untuk para demonstran.

Immanuel melontarkan tuduhannya tersebut saat ia menghadiri acara diskusi Dua Sisi di stasiun televisi tvONE pada Kamis malam (26/9/2019). Ia menyebut bukti keterlibatan Anies menyoal mobil ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang ditangkap polisi pada Rabu malam.


Baca Juga:


“Mereka (demonstran) disusupi. Kita punya data-datanya. Kita lihat ambulan-ambulan yang ditangkap polisi itu, itu semua labelingnya Pemprov DKI dan Anies terlibat,” katanya.

Terkait tuduhan dari Jokowi Mania tersebut, Ketua Bidang Sosial Budaya KAHMI, Imam Sofyan melaporkan Immanuel Ebenezer lantaran pihaknya tidak terima jika Anies Baswedan dituding dan difitnah.

“Kami sebagai warga negara juga warga Jakarta tentunya tidak menginginkan itu, karena ini akan menimbulkan keresahan. Ini pencemaran nama baik,” ujar Imam Sofyan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Sabtu (28/9/2019).

Baca Juga: Polisi Akui Salah Tuduh Ambulan Pemprov DKI Bawa Batu dan Bensin

Imam Sofyan juga meminta Immanuel Ebenezer segera melakuakn permintaan maaf kepada publik karena dinilai telah melakukan fitnah terhadap Anies Baswedan. Selain menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies juga merupakan Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI.

“Perlu minta maaf dari yang bersangkutan. Harus ada upaya ke ranah hukum,” sambung Imam Sofyan.

Lanjut Baca

Hukum

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

Diterbitkan

|

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

VAZNEWS.COM – Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menanggapi polemik pengesahan RUU KUHP oleh DPR dan Pemerintah. Menurutnya undng-undang tersebut mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia.


Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan. Gelombang aksi massa menolak revisi UU KPK semakin tak terbendung. Belum lagi reda, kini DPR kembali memproduksi kegaduhan baru lewat produk RUU KUHP yang mereka hasilkan.

Zaenal Abidin menilai RUU KUHP yang ada saat ini justru mencerminkan kemunduran demokrasi. Demokrasi yang semula diperjuangkan dengan penuh pengorbanan itu justru terancam dengan keberadaan RUU tersebut.

“Bila ditelaah secara cermat, beberapa bagian dalam RUU KUHP justru mengancam keberlangsungan demokrasi. Demokrasi kita (Indonesia) ingin ditarik mundur,” kata Zaenal Abidin Riam di Jakarta, mengutip dari laman RMOL Minggu (22/9/2019).


Baca Juga:


Menurut Zaenal, dalam RUU tersebut terdapat pasal yang justru mengancam kebebasan berpendapat. Melakukan kritik pada presiden justru bisa dihadapkan dengan ancaman pemenjaraan, padahal dalam demokrasi hak menyatakan pendapat merupakan sesuatu yang sangat urgen.

Pemerintah diketahui beralasan pasal tersebut merupakan delik aduan, namun pernyataan tersebut bukanlah jawaban dari pertanyaan publik.

Zaenal berpendapat, “Dalam negara demokrasi seorang presiden harus siap dikritik dan berdialog dengan kritik yang dialamatkan kepadanya,”.

Dalam RUU tersebut juga terdapat sebuah ancaman penjara bagi gelandangan. Melihat hal tersebut, jelas ada indikasi kuat pemerintah saat ini berupaya lepas tanggung jawab dalam pemenuhan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: Jurnalis Asing: Hutan Terbakar, Jokowi Malah Santai Ngevlog Bareng Cucu

Padahal fakta dilapangan menunjukkan bahwa gelandangan lahir salah satunya akibat keterbatasan ekonomi. Akar masalahnya adalah di ekonomi, dan pemerintah wajib bertanggungjawab di bagian ini.

“Rakyat butuh kesejahteraan, bukan penjara,” sambung Zaenal.

Lanjut Baca

Hukum

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall

Diterbitkan

|

Oleh

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall
Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – DPR akan segera sahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pasal terkait cuti bersyarat bagi narapidana (Napi) dinilai kontroversi.


DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall. Sejumlah pasal dinilai terlalu meringankan dan melonggarkan sanksi bagi napi dalam menjalankan masa tahanannya. Pasal 9 dan 10 dalam RUU tersebut menjadi kontroversial terkait hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi napi.

DPR rencananya akan segera mengesahkan RUU PAS tersebut. Kabarnya pengesahan Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.

Muslim Ayub, anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan hak cuti bagi napi bisa digunakan untuk keluar lapas dan pulang ke rumah termasuk jalan-jalan ke mall. Dalam bepergian, napi mendapt pendampingan dari petugas lapas.


Baca Juga:


“Terserah kalau dia (tahanan) mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan? Kan bisa ngambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” kata Muslim, Jumat (20/9/2019).

Terkait hak cuti, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi bagi para napi. Namun demikian, Muslim mengatakan akan ada turunan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang membahas lebih lanjut persoalan teknis tersebut.

“Nanti (hak cuti Napi) diatur di Peraturan Pemerintahnya. Kita tidak bisa memastikan, Peraturan Pemerintah ini akan keluar dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti,” ujar Muslim.

Oleh sejumlah elemen masyarakat, aturan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang PAS ini sangat menguntungkan dan meringankan terutama bagi napi korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai UU tersebut sangat menguntungkan napi korupsi.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

“Sangat jelas dan terang benderang (menguntungkan napi korupsi), UU KPK dan UU Pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi,” kata Donal.

“Dua produk hukum ini (UU KPK dan UU PAS) membuat koruptor semakin susah diproses, sementara yang terjerat semakin cepat untuk keluar,” sambung Donal.

Lanjut Baca

Trending